Faisal Basri: Beban Bunga Utang di APBN Naik 94 Persen Dalam 5 Tahun

Faisal Basri di diskusi Menakar (Foto: Ema Fitriyani/kumparan)

Ekonom Senior Universitas Indonesia, Faisal Basri mengungkapkan, total utang pemerintah pusat terhadap produk domestik bruto (PDB) atau rasio utang bukan satu-satunya acuan untuk menilai kesehatan utang sebuah negara. Menurut dia, pembayaran bunga utang juga menjadi suatu persoalan tersendiri bagi Indonesia.

Menurut Faisal, sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah terhadap PDB, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat. Adapun sepanjang 2018, pembayaran bunga utang mencapai Rp 258,1 triliun. Angka ini meningkat dalam 5 tahun sebesar 94 persen bila dibandingkan 2014 yang hanya Rp 133,4 triliun.

Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari total belanja negara dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Tahun lalu, masing-masing meningkat menjadi 11,7 persen dari belanja negara dan 17,9 persen dari belanja pemerintah pusat.

"Selama kurun waktu 2014-2018, pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi, yakni 94 persen. Bahkan pertumbuhannya lebih dari 3,5 kalinya pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen," tulis Faisal dalam laman pribadinya, Senin (28/1).

Mahfud MD (kiri), Faisal Basri (kanan) dan Ustaz Yusuf Mansur (tengah) pada seminar Pilpres 2019 Ceria di Surabaya, Senin (17/9). (Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru/wsj/18.)

Sebagai perbandingan, AS yang rasio utangnya mencapai 105,4 persen terhadap PDB hanya mengalokasikan 7 persen dari belanja negaranya untuk membayar bunga utang di 2018.

Semakin meningkatnya persentase pembayaran bunga utang sebenarnya memiliki arti positif. Artinya, kemampuan pemerintah untuk membayar bunga meningkat. Namun menurut Faisal, belanja untuk membayar bunga utang tersebut tak secepat belanja lainnya.

"Akibat beban pembayaran bunga yang terus meningkat di Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun," katanya.

Adapun sepanjang 2018, total utang pemerintah pusat sebesar Rp 4.418,3 triliun, naik 10,59 persen dibandingkan 2017. Rasio utang pemerintah pusat selama tahun lalu tersebut sebesar 29,98 persen terhadap PDB. Ini bukanlah yang tertinggi jika dibandingkan negara lain, seperti Jepang yang sebesar 253 persen terhadap PDB.

Faisal juga menyebut, selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat meningkat 69 persen. Kenaikannya lebih cepat dibandingkan periode 2010-2014 yang naik 55 persen.

"Nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB, tertinggi di dunia. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB," tambahnya.