Gaji Pegawai PLN Bakal Dipotong Gara-gara Mati Listrik Massal

Ilustrasi perbaikan jaringan listrik PLN. Foto: Dok. PLN

PT PLN (Persero) akan memotong gaji pegawainya untuk membayar biaya kompensasi kepada 22 juta pelanggan yang terkena dampak dari mati listrik massal di Banten, Jabodetabek, dan Jawa Barat pada Minggu (4/8). Adapun biaya kompensasi yang akan dibayarkan ke para pelanggan mencapai Rp 839,88 miliar.

Direktur Pengadaan Strategis 2 PT PLN (Persero), Djoko Raharjo Abumanan mengatakan, pemotongan gaji ini akan dilakukan kepada seluruh pegawai PLN yang berjumlah 40 ribu orang.

Djoko menjelaskan, pendapatan pegawai PLN terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah gaji pokok, dan yang kedua adalah bonus yang bergantung pada kinerja. Yang dipotong adalah bonus, bukan gaji pokok.

“Di PLN itu ada Merit Order. Kalau kerjanya enggak bagus, potong gaji. P2 perhitungkan. P1 gaji dasar, P2 ini kalau prestasi dikasih, kalau enggak ya enggak (dikasih). Kalau begini nih, kemungkinan kena semua pegawai. Enggak ngebul satu semester berikutnya," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/8).

Mengenai besaran pemotongan gaji, Djoko belum bisa menyebutkan. Sebab, harus dihitung ulang berdasarkan Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS).

Lebih lanjut ia menambahkan, PLN harus berhemat akibat kejadian ini. Jika tidak berhemat maka program-program PLN yang sudah di rencanakan sejak awal tahun akan terganggu.

PLN Investigasi Lebih Lanjut Penyebab Gangguan Listrik

PLN kini tengah melakukan investigasi lebih dalam mengenai penyebab mati listrik massal. Plt Direktur Utama PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mengungkapkan hal ini usai rapat bersama Komisi VII DPR, (6/8).

“Alhamdulillah sudah selesai dan kami sampaikan kepada Komisi VII DPR untuk melakukan langkah assesment atau investigasi dan kami sepakat untuk melaporkan hasil investigasi ini secara berkala kepada komisi VII,” katanya.

Plt Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sripeni Inten Cahyani (tengah) menyampaikan keterangan kepada wartawan usai bertemu dengan pimpinan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/8). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Mantan Direktur Utama PT Indonesia Power itu mengatakan, investigasi perlu dilakukan karena kelistrikan di Pulau Jawa dan Bali cukup kompleks. Terdapat 250 pembangkit, 500 Gardu Induk, 5 ribu kilometer sirkit (kms) transmisi 500 kilovolt (kV), hingga 1.000 km transmisi 150 kV.

“Sehingga persoalan pemadaman meliputi 3 wilayah bukan penyebab tunggal,” katanya.

Nantinya investigasi tersebut akan dilakukan oleh pihak internal PLN, Komisi VII DPR dan para ahli. Sayangnya ia enggan menjelaskan lebih rinci, kapan investigasi akan rampung. “Jadi mohon izin, berikan kami waktu melakukan investigasi assessment menyeluruh,” katanya.