Garuda: Jangan Karena Alasan Politis Turunkan Tarif Tiket Pesawat

Ilustrasi Maskapai Garuda dan Sriwijaya Air. Foto: Shutter stock

Garuda Indonesia akan meninjau ulang kebijakan pemerintah yang menurunkan tarif batas atas tiket pesawat untuk jenis full service sebesar 12-16 persen. Sebab, penurunan tersebut didasarkan pada pertimbangan beberapa biaya komponen operasional pesawat.

Direktur Niaga Garuda Indonesia, Pikri Ilham Kurniansyah, mengaku khawatir keputusan pemerintah menurunkan tarif batas atas yang juga akan berdampak pada turunnya harga tiket pesawat karena alasan politis.

"Yang bahayanya penetapan itu politis tanpa perhitungan. Itu aja bahayanya. Biaya naik tapi harga turun. Itu yang akan saya cari tahu," Pikri kepada kumparan, Jumat (17/5).

Pikri mengatakan, pemerintah mengklaim dasar keputusan menurunkan tarif batas atas tiket pesawat dengan mempertimbangkan beberapa komponen biaya maskapai. Artinya, ada komponen biaya operasional yang turun.

"Dikatakan di situ (Kepmen) karena pertimbangan harga fuel dan nilai tukar. Berarti ada komponen harga yang berkurang dari 2016," katanya.

Menurut Pikri, sejak 2016 besaran tarif batas atas yang ditetapkan pemerintah tidak pernah berubah. Selain itu, dia menilai perubahan tarif batas atas sejatinya membutuhkan proses yang cukup rumit karena harus menghitung seluruh komponen.

Direktur Niaga GIAA, Pikri Ilham Kurniansyah memberikan sambutan di Garuda Indonesia Travel Fair. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Pikri mengatakan, tarif batas tiket pesawat atas hanya bisa turun jika struktur biaya dalam industri penerbangan juga turun. Struktur biaya dalam industri ini antara lain mencakup bahan bakar avtur, nilai tukar, biaya perawatan, dan biaya lain-lain.

"Nah saya lagi crosscheck mana yang berkurang dibanding 2016. Itu saya baru mau cari. Karena kan harga ini sudah enggak berubah sejak 2016," ujarnya.

Jika benar ada komponen biaya yang turun, maka menurut Pikri pemangkasan tarif batas atas yang dilakukan pemerintah tidak akan merugikan maskapai. Namun dia khawatir jika penurunan tarif batas atas hanya karena alasan politis.