Indef: Pemindahan Ibu Kota Dikhawatirkan Tak Berdampak ke Ekonomi RI

Diskusi Indef: tantangan ekonomi dan sosial pemindahan ibu kota baru. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Pemerintah akhirnya memutuskan untuk melakukan pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Namun hingga saat ini, Presiden Jokowi masih merahasiakan wilayah mana yang akan menggantikan Jakarta tersebut.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufiqurrahman mengatakan, dari sisi regional maupun nasional, pemindahan ibu kota dinilai tak berdampak ke pertumbuhan ekonomi domestik. Misalnya, pemindahan ibu kota dinilai hanya akan menguntungkan satu wilayah tersebut dan belum tentu mengurangi ketimpangan di provinsi lainnya.

"Di sisi lain, ini merugikan provinsi lain karena konektivitas yang belum terbangun antara daerah tujuan ibu kota baru dengan provinsi lain, karena konektivitasnya belum terbangun antardaerah," ujar Rizal di ITS Tower, Jakarta, Jumat (23/8).

Tak hanya itu, dari sisi nasional, anggaran investasi untuk pemindahan ibu kota negara dinilai Rizal tak akan mendorong konsumsi rumah tangga hingga neraca pembayaran. Adapun perkiraan anggaran pemindahan ibu kota itu mencapai Rp 466 triliun.

"Meskipun adan pertumbuhan PDRB riilnya di Kalimantan berdampak positif, tapi saya rasa ini enggak nilainya sangat kecil dan tidak signifikan," jelasnya.

Presiden Jokowi saat tiba di Kabupaten Gunung Mas. Foto: Dok. Biro Sekretariat Pers Presiden

Untuk itu, Rizal menyarankan agar pemerintah meninjau ulang rencana pemindahan ibu kota negara. Menurutnya, pemindahan ibu kota juga seharusnya dilakukan saat perekonomian domestik stabil dan kondusif.

"Seharusnya saat kondisinya baik dan kondusif, di mana produktivitas industri atau sektor tradable good berbasis sumber daya sedang tumbuh baik. Sehingga ini nantinya ada multiplier effect," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil mengatakan, Kalimantan Timur telah dipilih menjadi lokasi pemindahan ibu kota baru. Namun, Sofyan meralat omongannya.

Dia mengatakan, pemerintah saat ini masih menunggu dua kajian lagi dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebelum memutuskan secara final dimana lokasi ibu kota baru.

"Nggak, itu alternatif. Itu saya koreksi. Belum diputuskan, saya mengutip saja kemarin itu di (Kaltim). Tapi alternatif terkuatnya memang di Kaltim," tuturnya di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Jumat (23/8).