Izin Reklamasi yang Rusak Lingkungan Bisa Dicabut

Suasana di sekitar pulau reklamasi, Jakarta. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tak segan mencabut izin reklamasi yang berisiko merusak lingkungan.

Dirjen Pengelolaan Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengamini hal itu. Ia mengatakan tindakan tegas itu diterapkan bagi pelaku reklamasi yang ternyata melakukan pengrusakan lingkungan seperti penghancuran koral, terumbu karang hingga ekosistem di sekitarnya.

"Ada risiko lingkungan segala macam. Kami dengan KLHK diformalisasikan untuk dituntutkan," ujar Brahmantya dihubungi kumparan, Rabu (11/9).

Selain kerusakan lingkungan, pihaknya juga menekankan bakal menindak tegas bagi oknum-oknum yang melakukan kecurangan dalam pengurusan reklamasi.

"Ya kita cabut, makanya itu kan ada aturannya. Sebelum reklamasi kan ada izin lokasi, kemudian izin lingkungan, ya aturannya itu mesti diikutin dong," papar dia.

Menteri KKP memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pelaksanaan reklamasi di 6 wilayah. Meliputi, kawasan strategis nasional tertentu, kawasan strategis nasional lintas provinsi, kawasan pelabuhan perikanan yang dikelola kementerian, obyek vital nasional, proyek strategis nasional, dan kawasan konservasi perairan nasional.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Terkait itu, reklamasi lebih dari 100 hektare juga perlu izin pelaksanaan reklamasi atas rekomendasi menteri. Pemohon reklamasi pun, harus memenuhi berbagai syarat kelengkapan perizinan reklamasi berdasarkan Berdasarkan Permen KP No 25 Tahun 2019.

Pihak KKP menyebut, dalam aturan yang berlaku mulai 17 Juli 2019 ini, pemerintah bisa mencabut izin reklamasi bila reklamasi terbukti merusak lingkungan.

"Mesti ditertibkan. Ditertibkanlah tindakannya, diberikan hukuman istilahnya," tandasnya.