Jokowi Kembali Hidupkan Rencana Pemindahan Ibu Kota

Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menghidupkan rencana pemindahan ibu kota. Hal tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang digelar bersama sejumlah menteri di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

Menurut Jokowi, wacana pemindahan ibu kota selalu dibahas di tiap era pemerintahan, namun tidak pernah ada tindaklanjutnya. Dia pun meminta para menteri untuk merumuskan wacana itu secara matang agar dapat terealisasi.

Berikut 3 fakta mengenai rencana pemindahan ibu kota oleh Jokowi yang kumparan rangkum:

1. Lokasi Ibu Kota Diusulkan di Indonesia Bagian Tengah

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro, mengusulkan kepada Jokowi bahwa sebaiknya ibu kota dipindah ke luar Pulau Jawa, serta lokasinya berada di Indonesia bagian tengah.

"Kriteria penetapan lokasi, yakni memindahkan ke luar Pulau jawa, kami usulkan lokasi strategis ini secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia. Tengah ini adalah memperhitungkan barat ke timur atau utara ke selatan," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4).

Di samping itu, menurut dia, daerah yang akan dijadikan ibu kota harus minim dari risiko bencana seperti gempa bumi, banjir di musim penghujan, erupsi gunung berapi hingga erosi, serta kebakaran hutan dan gambut. Selain itu sumber daya seperti air tanah harus mencukupi dan tidak tercemar.

"Untuk bisa melakukan efisiensi dalam investasi awal infrastruktur, kami usulkan lokasi ibu kota baru tersebut dengan kota kelas menengah yang sudah eksisting. Maksudnya kota yang sudah punya akses mobilitas atau logistik," kata Bambang.

Selain mengusulkan pertimbangan lokasi, Bambang juga mengatakan, perlu ada perhatian terhadap para ASN yang bekerja di pemerintahan yang perlu berpindah. Bambang menyebut bahwa penduduk lokasi tersebut juga harus bisa menerima pendatang dari luar daerah.

"Kita harapkan masyarakat di sekitar wilayah tersebut memiliki budaya terbuka terhadap pendatang. Karena bagaimanapun nanti ASN akan berdatangan dari Jakarta ke kota baru tersebut," ujarnya.

2. Pemindahan Ibu Kota Butuh Rp 466 Triliun

Untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke suatu daerah, Kementerian PPN/Bappenas mengestimasi biaya yang harus digelontorkan mencapai USD 33 miliar atau Rp 466 triliun karena harus membangun banyak infrastruktur baru.

Namun menurut Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro, anggaran yang digelontorkan bisa turun menjadi USD 23 miliar atau Rp 323 triliun. Dengan catatan, pemerintah menggandeng swasta dalam merealisasikan rencana itu.

"Skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau USD 23 miliar. Di mana porsi pemerintah misalkan skenario satu itu Rp 250-an triliun lebih dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp 215 triliun. Demikian juga untuk skenario dua pemerintah sedikit lebih besar dari pada swasta," jelasnya.

Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro di kediaman Ma`ruf Amin, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (13/3). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Dia mengungkapkan, alasan ibu kota perlu dipindah yakni untuk mengurangi beban DKI Jakarta yang saat ini merupakan pusat pemerintahan sekaligus pusat perekonomian dan bisnis. Bambang mengusulkan pembentukan badan otorita yang mengurus terkait dana investasi pemindahan ibu kota.

"Kami mengusulkan badan otorita uang bertanggungjawab langsung kepada presiden di mana nanti badan ini mengelola dana investasi pembangunan kota baru serta melakukan kerja sama baik dengan BUMN maupun swasta, mengelola aset investasi dan menyalurkan aset kepada pemerintah untuk pihak ketiga serta mengelola proses pengalihan aset pemerintah di Jakarta untuk membiayai investasi pemindahan kota baru," kata Bambang.

3. Ibu Kota Pindah, Pembangunan Jakarta Lanjut Terus

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut wacana pemindahan ibu kota ke daerah lain tidak akan mempengaruhi pembangunan Jakarta. Pun dia mengaku tetap berkomitmen menyelesaikan persoalan yang ada di Jakarta.

“Kami di Jakarta, sampaikan bahwa ibu kota ada di Jakarta ataupun di tempat lain, masalah yang ada di Jakarta tetap harus diselesaikan dan ini menjadi komitmen dari pemerintah. Kita semua berkomitmen bahwa pembangunan Pemprov untuk melakukan pembangunan masif itu tetap dijalankan,” ujarnya di Pasar Kenari Salemba, Jakarta, Senin (29/4).

Dia menambahkan, Indonesia mempunyai masalah ketimpangan distribusi kesejahteraan dan penyebaran penduduk. Selama ini, banyak kegiatan berfokus di Pulau Jawa. Namun Anies enggan membeberkan sikapnya terkait pemindahan ibu kota itu.