Jokowi Teken Aturan Impor Garam Industri, Wewenang Penuh di Menperin

Ilustrasi garam. (Foto: Antara/Aji Styawan)

Pemerintah akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) terkait impor garam industri. Beleid ini sekaligus memperjelas kewenangan Menteri Perindustrian dan menghapus kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan untuk memberikan rekomendasi terkait impor garam industri.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, aturan tersebut sudah ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Adapun terbitnya PP tersebut tinggal menunggu waktu penomoran dari Sekretariat Negara.

"Memang sudah diteken PP-nya oleh Presiden. Presiden mengeluarkan PP sebagai kepala pemerintahan, kewenangan memberi rekomendasi untuk impor garam industri itu adalah kewenangan Menteri Perindustrian," ujar Darmin di kantornya, Jumat (16/3).

Produksi garam (Foto: Reuters/Antonio Bronic)

Setelah PP itu terbit, keputusan untuk mengimpor 3,7 juta ton garam industri tinggal menunggu rekomendasi Kementerian Perindustrian untuk selanjutnya akan dieksekusi oleh Kementerian Perdagangan (Kemendag). Adapun hingga saat ini Kemendag telah menerbitkan izin impor garam industri di Januari 2018 sebanyak 2,37 juta ton. Dari jumlah itu, baru 1,8 juta ton yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Selisih antara 3,7 juta ton dengan 2,37 juta ton. Itu nanti sisanya sampai sampai akhir tahun, bertahap," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Oke Nurwan menjelaskan, PP tersebut nantinya berlaku hingga ada rapat koordinasi selanjutnya.

"Rakortas sekarang tahun ini kan sekian, kalau di tengah jalan industrinya maju, rakortas lagi. Selama enggak rakortas ya angkanya 3,7 juta ton," jelas Oke.