Jokowi Teken Aturan Perpajakan Tambang, Siapa Diuntungkan?

8 Agustus 2018 17:24 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Freeport (Foto: OLIVIA RONDONUWU / AFP)
zoom-in-whitePerbesar
Freeport (Foto: OLIVIA RONDONUWU / AFP)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Joko Widodo pada 1 Agutus 2018 telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 tahun 2018 tentang Perlakuan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang usaha pertambangan mineral. Salah satu yang diatur dalam PP ini, adalah mengecualikan aturan Pajak Penghasilan (PPh) Badan bagi pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya.
ADVERTISEMENT
Perusahaan pengelola tambang emas dan tembaga di Papua, PT Freeport Indonesia (PTFI), masuk kategori yang dikecualikan tersebut. Aturan ini memberikan keringanan kewajiban pajak badan bagi PTFI.
Dalam Pasal 15 ayat 1 poin d PP Nomor 37 tahun 2018 disebutkan, tarif PPh Badan lebih ringan menjadi 25 persen. Sementara dalam status Kontrak Karya Freeport Indonesia sekarang ini, PPh Badan yang ditanggung sebesar 35 persen.
Beleid ini disebut untuk memberikan kepastian hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi, dan pemegang kontrak karya (KK) dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dan PNBP.
“Ketentuan Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi Wajib Pajak pemegang IUP, IUPK, IPR, IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya,” bunyi Pasal 3 PP ini seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Rabu (8/8).
ADVERTISEMENT
Dalam PP ini, yang menjadi objek pajak di bidang usaha pertambangan merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak di bidang usaha pertambangan sehubungan dengan penghasilan usaha dan penghasilan dari luar usaha dengan nama dalam bentuk apapun.
Penghasilan dari usaha sebagaimana dimaksud menurut beleid tersebut merupakan penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan atau pengalihan hasil produksinya.
“Besaran penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan penghasilan bruto yang menjadi objek pajak, dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan,” bunyi Pasal 5 ayat (1) PP ini.
Adapun pengeluaran atau biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam PP ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.
ADVERTISEMENT
Kecuali bagi pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya, ketentuan tata cara penghitungan penghasilan neto, kompensasi kerugian, penghasilan kena pajak, dan tarif bagi Wajib Pajak, menurut PP ini dilaksanakan sesuai perundang-undangan bidang Pajak Penghasilan,
Selain itu, dalam pasal tersebut juga diatur penerimaan negara bukan pajak berupa bagian pemerintah pusat sebesar 4 persen keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya.
Sedangkan bagian pemerintah daerah sebesar 6 persen dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya.
Ketentuan mengenai tata cara penghitungan penghasilan neto, kompensasi kerugian, dan penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan pada saat IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk Usaha Pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya diterbitkan hingga IUPK Operasi Produksi berakhir.
ADVERTISEMENT
PP ini menyebutkan, Wajib Pajak yang membangun fasilitas pengolahan atau pemurnian, pengeluaran untuk pembangunan fasilitas pengolahan atau pemurnian yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dikapitalisasi dan disusutkan sesuai ketentuan perundang-undangan bidang Pajak Penghasilan
Suasana penggalian di Freeport.
 (Foto:   Instagram @freeportindonesia)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana penggalian di Freeport. (Foto: Instagram @freeportindonesia)
Demikian juga dalam hal Wajib Pajak melakukan kegiatan pengupasan lapisan tanah penutup (stripping, over burden, removal), menurut PP ini pengeluaran untuk kegiatan dimaksud yang dilakukan sebelum Operasi Produksi dikapitalisasi dan diamortisasi.
Sementara sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, penelitian dan pengembangan, fasilitas pendidikan, pembinaan olahraga, dan biaya infrastruktur sosial, menurut beleid ini dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perlakuan Perpajakan atau PNBP
Dalam beleid ini, pemegang IUPK Operasi Produksi yang merupakan perubahan bentuk usaha pertambangan dari KK yang belum berakhir kontraknya berlaku ketentuan perpajakan, PNBP, dan pendapatan daerah sebagai berikut:
ADVERTISEMENT
a. Iuran produksi dan iuran tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PNBP pada Kementerian ESDM; b. PNBP di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; c. PNBP berupa bagian pemerintah pusat sebesar 4 persen dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi; d. Tarif pajak penghasilan badan sebesar 25 persen; e. Pajak Bumi dan Bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. Bagian Pemerintah Daerah sebesar 6 persen dari keuntungan bersih pemegang IUPK Operasi Produksi.
“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2018, yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 2 Agustus 2018.