Jubir Prabowo-Sandi: Tol Trans Jawa Bikin UMKM Pantura Mati Suri

15 Februari 2019 17:43 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jalur pantura jelang mudik lebaran Foto: Dok. Kementerian PUPR
zoom-in-whitePerbesar
Jalur pantura jelang mudik lebaran Foto: Dok. Kementerian PUPR
ADVERTISEMENT
Juru Bicara atau Jubir Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara, kembali melontarkan kritik atas pembangunan jalan tol. Setelah sebelumnya mengkrituk biaya pembangunan yang mahal, kali ini dia mengungkapkan sejumlah dampak negatif dari keberadaan tol Trans Jawa.
ADVERTISEMENT
“Efek negatif tol Trans Jawa timbulkan mati surinya UMKM di sekitar Pantura (Pantai Utara),” kata mantan Staf Khusus Menteri PUPR periode 2005-2009 itu di acara Pidato Kebangsaan Prabowo Subianto, di Hotel Po, Semarang, Jumat (15/2).
Dia menyatakan, tol adalah infrastruktur komersial (berbayar). Tapi tak seharusnya pemerintah hanya melihat orientasi bisnis. “Sebaiknya berikan juga fungsi sosial ekonomi ke masyarakat, tak hanya orientasi bisnis.”
Padahal selama ini, masyarakat di jalur Pantura ikut menikmati kegiatan ekonomi sebelum ada tol. Seperti usaha-usaha batik di Pekalongan dan bawang di Brebes. “Kemudian saya dapatkan informasi terakhir, konsumsi BBM Pantura menurun, setelah adanya tol Trans Jawa,” imbuh Suhendra.
Dia juga mengungkapkan, penugasan pemerintah ke BUMN Karya untuk membangun tol besar-besaran, telah menaikkan utang BUMN dan mengganggu cashflow. Apalagi, Suhendra mengungkapkan, biaya pembangunan tol di Indonesia paling mahal dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara.
ADVERTISEMENT
“Vietnam dengan konstruksi yang sama, efisiensi anggaran konstruksi biaya jalan tol lebih kecil. Mereka bangun jalan tol hanya Rp 30 miliar per kilometer,” paparnya.
Jalur Pantura jelang mudik Lebaran Foto: Dok. Kementerian PUPR
Akibatnya, menurut dia tarif tol Trans Jawa menjadi mahal, sehingga berimplikasi ke angkutan usaha logistik.
Terkait tarif tol, pemerintah sendiri tengah mempertimbangkan penurunan tarif, meskipun konsekuensinya adalah harus memperpanjang masa konsensi hingga batas maksimal.