Jurus Jokowi versus Prabowo Atasi Kebocoran Anggaran

Capres no urut 01, Joko Widodo dan Capres no urut 02, Prabowo Subianto berswafoto usai Debat Ke IV Pilpres 2019 di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Sabtu, (30/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 02 kerap menyoroti kebocoran anggaran di Indonesia yang mencapai Rp 2.000 triliun per tahun. Jumlah tersebut berdasarkan catatan yang disampaikan oleh KPK beberapa waktu lalu. Namun, masing-masing dari tim pemenangan kedua capres saling menjelaskan upaya untuk meredam kebocoran anggaran ke depan.

Berikut kumparan, Senin (8/4) merangkum, langkah strategis kedua capres untuk meredam kebocoran anggaran yang kerap terjadi.

Upaya Tim Prabowo-Sandi: Menutup Celah Transfer Pricing

Anggota Dewan Pakar Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Drajad Wibowo mengatakan, Prabowo bila terpilih sebagai presiden akan mengatasi kebocoran anggaran. Salah satu upayanya yaitu menutup celah untuk transfer pricing.

Ekonom PAN Drajad Wibowo, Rizal Ramli dan Direktur Hubungan Internasional Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Irawan Ronodipuro di Media Centre Prabowo-Sandi, Jakarta Selatan. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Transfer pricing merupakan kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transfer atas transaksi barang, jasa, harta tidak berwujud maupun transaksi finansial yang menjadi aktivitas perusahaan. Dikutip dari situs Ditjen Pajak, melalui penerapan transfer pricing maka perusahaan dapat melakukan pelaporan rugi sehingga tidak harus membayar pajak.

“Jadi kebocoran kekayaan, sumber bocor banyak. Misalnya melalui transfer pricing, itu ya harus kita tutup karena kita sudah tahu siapa saja (pelakunya), caranya bagaimana, perusahaan apa. Yang dipakai lawyer dan akuntan yang disewa siapa,” katanya kepada kumparan, Sabtu (7/4).

Drajad menyebut, saat ini ada beberapa perusahaan di Indonesia yang mengekspor produk ke perusahaan asing yang masih satu grup dengan harga murah. Sementara, perusahaan asing tersebut menjual ke pasar dunia dengan harga wajar.

"Kalau dari sisi impor dia belinya dari perusahaan Singapura atau Hong Kong, (dan) Thailand. Tapi harga relatif murah masuk ke Indonesia dibeli dengan harga mahal. Sehingga margin yang terbesar berada di luar negeri,” tambahnya.

Adapun upaya lain yang akan dilakukan, yaitu dengan mensinergikan fungsi antar kementerian dan lembaga. Selain itu, Drajad turut menyampaikan akan terus memaksimalkan fungsi aparat dalam penegakan hukum.

Drajad bilang, kebocoran lainnya termasuk adanya impor-impor barang yang seharusnya tidak perlu. Ke depan, Prabowo-Sandi akan meningkatkan kemampuan produksi di dalam negeri untuk memangkas impor.

“Itu harus kita tutup. kemudian kebocoran itu juga bisa dari impor yang tidak perlu sebenarnya. Itu ya harus kita tingkatkan produksi, jadi ya harus satu per satu,” katanya.

Upaya Tim Jokowi-Ma'ruf: Menciptakan Tata Kelola yang Lebih Baik

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin menanggapi kritikan Prabowo Subianto yang menyoroti kebocoran anggaran negara. Prabowo mengklaim, KPK secara tak langsung membenarkan pernyatannya. Menurut data KPK, kebocoran pendapatan negara mencapai Rp 2.000 triliun per tahun.

Terkait hal ini, Anggota TKN Hendrawan Supratikno mengatakan, kebocoran anggaran yang disebabkan maraknya korupsi memang benar adanya. Indonesia memang masih dibelit permasalahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sejak era Orde Baru (Orba).

“Artinya, selama Reformasi, penyakit akut (KKN) yang mendera bangsa ini belum teratasi. Ada benarnya,” kata Hendrawan kepada kumparan, Minggu (7/4).

Ketua DPP PDI Perjuangan, Hendrawan Supratikno. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan

Ia menyampaikan, selama masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, berbagai upaya dilakukan untuk meredam maraknya kebocoran anggaran dan KKN. Misalnya menciptakan tata kelola yang lebih baik, menjamin pengawasan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi.

“Juga penegakan hukum yang lebih tegas, dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan publik,” sambungnya.

Menurutnya, Prabowo hanya sekadar mengemukakan retorika dan menyalahkan berbagai pihak ketika menyuarakan isu kebocoran anggaran. Prabowo dinilai belum memiliki solusi konkret dalam menyelesaikan persoalan ini.

“Tanpa solusi yang jelas, Prabowo seperti orang yang sedang berilusi. Menyalahkan banyak pihak-pihak asing yang memperoleh keuntungan investasi di Indonesia. Rakyat Indonesia yang mentalnya lembek, elite yang kehilangan moral atau akhlak, dan sebagainya,” tuturnya.