Kemenhub Alihkan Dana Efisiensi Rp 632 Miliar untuk Bangun 7 Bandara

3 September 2018 19:57 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018). (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3/9/2018). (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
ADVERTISEMENT
Kementerian Perhubungan melaporkan bisa menghemat anggaran hingga Rp 632 miliar dari pembangunan proyek bandara. Hasil efisiensi anggaran tersebut rencananya akan digunanakan untuk menambah dana pembangunan tujuh bandara prioritas.
ADVERTISEMENT
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, penghematan diperoleh dari pembangunan bandara melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Kerja Sama Pengelolaan (KSP), dan Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Jadi bandara yang sudah ada dikerja samakan, bahkan kami mendapatkan PNBP dari situ. Macam contoh di Lampung dikerja samakan dengan AP II, Rp 90 miliar itu. Anggaran itu untuk 7 bandara prioritas,” kata Budi Karya saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Senin (3/9).
Pembangunan bandara yang dihemat adalah Bandara Tjilik Riwut, Bandara Raden Inten II, Bandara Fatmawati, dan Bandara Sentani dengan skema KSP. Selain itu ada Bandara Binaka, Bandara FL Tobing, Bandara Luwuk, dan Bandara Banyuwangi menggunakan PMN. Serta Bandara Labuan Bajo menggunakan KPBU.
ADVERTISEMENT
“Dengan itu, anggaran operational expenditure maupun capital expenditure dari bandara itu bisa digunakan untuk yang lain,” katanya.
Adapun 7 bandara prioritas itu ialah Bandara Buntu Kunik Tana Toraja, Bandara Ewer Asmat Papua, Bandara Long Ampung Kalimantan, Bandara Long Bawan Nunukan, Bandara Wiriadinata, Bandara Pekonseral, dan Bandara Sukabumi.
Ke depan, Budi Karya berharap pembangunan infrastruktur perhubungan dapat dibiayai menggunakan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), penugasan BUMN, dan investasi swasta murni untuk proyek yang bersifat strategis dan bernilai ekonomi tinggi.