Kemenkeu: Utang Dibutuhkan untuk Mencapai Masyarakat Adil Makmur

Uang dolar Amerika Serikat (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meminta agar tidak ada pihak yang menjadikan utang pemerintah sebagai bahan perdebatan politik. Direktur Strategi dan Portfolio Utang Ditjen PPR Kemenkeu, Schneider Siahaan, menegaskan utang yang diambil pemerintah mempunyai tujuan positif dan dilakukan demi kesejahteraan masyarakat.

“Jika bicara pemerintahan, untuk mencapai masyarakat adil dan sejahtera masing-masing presiden punya fokus seperti kesehatan, infrastruktur, investasi, SDM kan perlu uang. Jadi kalau utang sekarang pun itu efek dari belanja tadi. Belanja terjadi karena kebutuhan, kebutuhan untuk bangun Indonesia mencapai masyarakat adil dan makmur dan sejahtera merata,” ungkap Schneider di Gedung Frans Seda Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/8).

Artinya, utang pemerintah yang ada saat ini juga merupakan akumulasi dari utang-utang pada masa pemerintah sebelumnya. Sebab masing-masing era pemerintahan juga mempunyai fokus pengeluaran. Menurut Schneider, adanya utang juga tidak serta merta muncul tanpa alasan. Sebab, pemerintah telah mempunyai hitung-hitungan sehingga akhirnya memutuskan untuk berhutang.

“Uang ini dihitung kebutuhannya belanja berapa. Dicek penerimaan berapa, pajak berapa, bea cukai berapa, PNBP berapa. Kemudian dilihat masih ada yang kurang," paparnya.

Petugas menghitung pecahan uang rupiah (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

"Pilihannya sederhana, apakah belanja tadi dikurangi menyesuaikan penerimaannya, atau nanti ada yang dipotong supaya lebih sedikit dari penerimaan. Itu kita sebutnya surplus. Atau kita belanja tetep terfokus karena penting sekali tapi karena penerimaan segini hanya memenuhi sebagian jadi diambil sisanya dari utang,” jelasnya.

Untuk itu, Schneider menegaskan agar tidak ada pihak yang menuding bahwa utang pemerintah yang jatuh tempo tahun depan merupakan beban yang diciptakan pemerintah era saat ini.

“Jangan kita bicara seolah-olah utang jatuh tempo seolah-olah jadi beban adminsitratif (era pemerintahan) sekarang yang create. Itu enggak fair, dan enggak benar,” tandasnya.