Kementerian BUMN: Kami Tak Bisa Intervensi Harga Tiket Garuda

Ilustrasi Maskapai Garuda dan Sriwijaya Air. Foto: Shutter stock

Kementerian BUMN mengaku tak bisa mengintervensi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk menurunkan harga tiket pesawat yang mahal.Sebab, Garuda merupakan perusahaan terbuka, sekalipun kementerian memiliki saham.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN, Gatot Trihargo, mengatakan jika pihaknya memaksa perusahaan menurunkan harga tiket pesawat, bisa berpotensi investor marah.

"Seberapa jauh pemegang saham mengintervensi ya kan? Apalagi Tbk. Kita bisanya imbau, intervensi enggak bisa, investor marah nanti," kata Gatot di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (3/5).

Gatot menuturkan, jika pemerintah menekan Garuda terlalu dalam, bisa mempengaruhi pergerakan sahamnya. Jika saham turun, tentu akan berdampak pada kinerja keuangan perusahaan.

Urusan tiket pesawat, kata Gatot, bakal ada rapat dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution dengan Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Rapat tersebut rencananya dilakukan Senin pekan depan di kantor Darmin.

Tapi, Gatot mengaku belum tahu opsi apa saja yang bakal dibahas di dalam rapat untuk merespons harga tiket pesawat yang mahal. Yang pasti, Kementerian BUMN menyatakan tak bisa menekan Garuda Indonesia.

"Belum tahu, baru mau dirapatkan Senin dengan Pak Menko undang Bu Menteri (Rini) dan Pak Menhub. Kita ikut aja, ikut aja. Proses sudah jalan, kami sama dengan pemegang saham lainnya. Pemerintah meregulasi, nanti tergantung, ada regulated semua," katanya.