Kumparan Logo

Ketua MPR Singgung Cicilan Utang Pemerintah Rp 400 Triliun

kumparanBISNISverified-green

clock
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Ilustrasi umpukan uang Rupiah. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi umpukan uang Rupiah. (Foto: AFP/Bay Ismoyo)

Pidato Ketua MPR Zulkifli Hasan, dalam Sidang Tahunan MPR tahun 2018 menyinggung soal beban cicilan utang yang harus dibayarkan pemerintah, yakni sebesar Rp 400 triliun pada 2018 ini. Hal tersebut menurutnya menjadi salah satu tantangan ekonomi Indonesia.

“Dari sisi rasio utang, beban kita memang masih di kisaran 30 persen. Tapi saya ingin mengingatkan untuk tahun 2018 ini cicilannya saja mencapai Rp 400 triliun. Itu setara dengan 7 kali dana desa dan 6 kali dana kesehatan,” katanya di Gedung Parlemen, di Jakarta, Kamis (16/8).

Menurutnya, pemerintah diminta menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah krisis sejak dini. "Ini penting dalam kerangka menjaga ketahanan ekonomi,” ujar Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Zulkifli Hasan meminta pemerintah melakukan pengetatan prediksi-prediksi perekonomian secara cermat, terukur, dan akuntabel. Di antaranya mengenai nilai tukar rupiah dalam perekonomian global, penguatan-penguatan di sektor industri, pembatasan arus impor, serta peningkatan daya saing komoditas dan peningkatan daya ekspor.

Ketua MPR Zulkifli Hasan berpidato di sidang Tahunan MPR, Jakarta (16/8/2018). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Ketua MPR Zulkifli Hasan berpidato di sidang Tahunan MPR, Jakarta (16/8/2018). (Foto: Iqbal Firdaus/kumparan)

Selain soal utang, Zulkifli juga mengungkap dua tantangan perekonomian nasional lainnya. Yakni soal kesenjangan ekonomi serta pemberdayaan UMKM.

MPR menurut Zulkifli, mensyukuri penurunan Gini Ratio yang dicapai oleh pemerintah dari 0,41 menjadi 0,39 saat ini yang terjadi akibat turunnya pendapatan masyarakat kelas atas ketimbang naiknya pendapatan masyarakat kelas bawah.

"Yang sangat perlu diperhatikan adalah golongan miskin dan hampir miskin masih sangat besar jumlahnya. Golongan ini sangat rentan terhadap perubahan harga," katanya.

Selain itu, lanjutnya, pemberdayaan ekonomi kecil dan mikro perlu terus dikembangkan, di antaranya melalui fasilitas kredit, fasilitas produksi dan pasar, termasuk bantuan pemasaran dan teknologi agar mereka tumbuh dan berkembang. Kesempatan berusaha dari kebijakan perluasan pembangunan infrastruktur harus didistribusikan secara luas ke daerah melalui usaha swasta besar, menengah, dan kecil.