KSSK: Sistem Keuangan Indonesia Stabil dan Industri Perbankan Sehat

(kiri-kanan) Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan Kuartal IV 2018. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) merilis hasil rapat reguler triwulan I-2019. Berdasarkan hasil rapat tersebut, disimpulkan bahwa sistem keuangan di Indonesia masih berjalan normal.

KSSK melihat ada sejumlah aspek sistem keuangan di dalam negeri mulai dari perkembangan ekonomi, moneter, fiskal, pasar keuangan, lembaga jasa keuangan, hingga penjaminan simpanan. Faktor-faktor ini menjadi dasar penilaian sistem keuangan.

"Dalam rapat tersebut stabilitas keuangan domestik tetap baik dan ditopang industri perbankan yang sehat dan pasar keuangan domestik yang kondusif," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bank Indonesia, Jakarta, Selasa (30/7).

Dia mengatakan, ada tiga faktor yang mencerminkan kondisi ekonomi Indonesia berjalan baik. Pertama, faktor turunnya ketidakpastian pasar keuangan global.

"Ketidakpastian pasar keuangan global menurun dengan adanya langkah yang dilakukan bank sentral negara maju yang diikuti bank sentral negara berkembang, yang akan diprediksi menurunkan suku bunga The Fed," katanya.

Sementara faktor kedua adalah dari imbal hasil investasi portofolio di dalam negeri yang dinilai masih kompetitif dan menarik, sehingga meningkatkan aliran modal masuk atau capital inflow ke Indonesia.

Sementara faktor terakhir, Sri Mulyani mengatakan hal itu karena persepsi terhadap ekonomi Indonesia yang sudah semakin membaik, seiring dengan meningkatnya S&P.

Konferensi Pers Stabilitas Siatem Keuangan Kuartal II-2019 oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Gedung Bank indonesia. Foto: Elsa Olivia Karina L Toruan/kumparan

Sri Mulyani menambahkan, berbagai kondisi ini juga membuat aliran modal asing masuk ke dalam negeri hingga menyebabkan penguatan nilai tukar rupiah dan meningkatkan kinerja obligasi negara dan pasar saham.

Namun, meskipun secara indikator-indikator tersebut cukup positif, Sri Mulyani menegaskan pemerintah tetap perlu mewaspadai gejolak perang dagang yang terjadi antara China dan Amerika Serikat.

"Kami tetap waspadai dari sisi eksternal, masih berlangsung ketegangan hubungan dagang Tiongkok dan AS dan melebar ke negara yang ekspor. Faktor ini melemahkan perdagangan internasional dan akibatkan prospek ekonomi global, IMF menurunkan 0,5 persen dari GDP," katanya.

Selain itu, tensi antara Jepang dengan Korea dikatakan bisa mengancam ekonomi global menjadi lemah. Sri Mulyani mengaku, ketegangan yang terjadi saat ini telah menekan harga komoditas termasuk minyak dan gas.