Luhut: Jangan Ragukan Data Kemiskinan Versi BPS

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Selfy Sandra Momongan/kumparan)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa data kemiskinan yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bulan lalu merupakan data valid. Menurut Luhut, BPS sudah bekerja secara independen untuk berbagai kantor pemerintahan.

“Jadi enggak mungkin kita berbohong bahwa kemiskinan single digit itu baru zamannya Presiden Jokowi,” kata Luhut di Kantor Kemenko Bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (1/8).

Untuk itu Luhut meminta pihak-pihak lain untuk tidak malu mengakui hasil survei dari BPS. Sebab menurut dia, hasil survei kemiskinan yang dilakukan badan statistik tidak perlu diragukan.

“Jangan malu ngakuin. Atau karena beliau (Jokowi) hanya mantan wali kota sama mantan gubernur, yang lain mantan apa. Nyatanya beliau bisa mendeliver, ya itu harus diakui,” katanya.

Untuk itu, Luhut mengingatkan agar generasi muda selalu menggunakan data dalam mengemukakan pendapat. Luhut juga menegaskan agar generasi muda dididik untuk berpendapat secara konsisten. Sehingga masyarakat juga mendapatkan informasi yang tepat.

“Saya ingin garisbawahi ya buat kalian yang muda-muda, kita itu baiknya nyari data, jadi kita jangan menceritakan rumor. Kalian ingatkan tuh yang merasa dirinya bekas-bekas pemimpin itu. Jadi jangan kasih data yang tidak mendidik masyarakat, membodohi masyarakat dengan informasi yang enggak benar,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan penjelasan soal pernyataannya yang diberitakan media, menyebut angka kemiskinan di Indonesia 100 juta jiwa. Pemberitaan itu menjadi polemik karena data terbaru BPS mengungkapkan angka kemiskinan di Indonesia 25,95 juta orang.

Angka kemiskinan dari BPS itu didasarkan pada survei Maret 2018, dengan persentase 9,82 persen atau yang terendah sejak krisis moneter 1998. Menanggapi hal itu, SBY mengatakan pemerintahan selanjutnya harus fokus pada penyelesaian masalah kemiskinan di Indonesia yang membelit 100 juta orang penduduk.

Kenapa angka versi SBY berbeda dengan BPS. Melalui akun twitter pribadinya, Presiden ke-6 Indonesia itu menjelaskan angka 100 juta yang dia maksud merupakan 40 persen jumlah penduduk Indonesia, yang taraf hidupnya paling rendah.

“Istilah the bottom 40% digunakan oleh World Bank Group ~ yaitu 40% penduduk golongan bawah di masing-masing negara,” tulisnya, Rabu (1/8).

Menurut dia, di negara berkembang seperti Indonesia yang income per kapitanya belum tinggi, mereka 40 persen penduduk di level terbawah itu, termasuk kelompok sangat miskin, kaum miskin dan hampir miskin.

“Jadi banyak yang salah mengerti soal arti the bottom 40%, kemudian langsung berikan sanggahan ~ ‘Tak benar jumlah penduduk miskin 100 juta orang’,” tambahnya.

Dia mengatakan mempercayai angka kemiskinan sekarang yang dirilis BPS, yakni sekitar 26 juta orang atau 9,82 persen. Namun setelah itu tercapai, lanjut SBY, yang harus jadi perhatian pemerintah selanjutnya adalah the bottom 40 persen tersebut.