news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Melihat Kesiapan Infrastruktur Perhubungan Ibu Kota Baru Indonesia

27 Agustus 2019 16:59 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR
zoom-in-whitePerbesar
Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR
ADVERTISEMENT
Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kabupaten Penajam Paser Utara telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai lokasi ibu kota baru pengganti DKI Jakarta. Pemindahan ibu kota disebabkan beban Kota Jakarta sudah cukup berat sebagai pusat aktivitas bisnis, pemerintahan dan jasa.
ADVERTISEMENT
Terkait lokasi pilihan Jokowi ini, Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno berpendapat, dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Selatan, pilihan pada Provinsi Kalimantan Timur tampak lebih unggul dalam hal ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung. Wilayah yang dipilih terletak antara Kota Balikpapan dan Kota Samarinda sudah lama terhubung jalan nasional dan tidak lama lagi akan beroperasi Tol Samarinda-Balikpapan (99,35 kilometer).
Provinsi Kalimantan Timur pun sudah memiliki dua bandara, yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto di Samarinda yang baru beroperasi 24 Mei 2018.
"Sudah tersedia pula Pelabuhan Semayang di Balikpapan dan Pelabuhan Samarinda di tepi Sungai Mahakam. Namun transportasi umum di kedua kota itu tidak sebaik di Jakarta. Layanan transportasi umum perkotaan sama dengan kota lain, makin buruk. Sudah ada layanan bus AKAP rute Banjarmasin-Balikpapan-Samarinda. Ada juga layanan bus AKDP, angkutan bus perintis dan penerbangan perintis," ujar Djoko dalam keterangan yang diterima kumparan, Selasa (27/8).
Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR
Ia menambahkan, sekarang sedang dikerjakan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara. Kemajuan pekerjaan hingga Agustus 2019 sudah mencapai 68 persen, diprediksi selesai tahun 2021. "Jika sudah terhubung, jarak perjalanan menjadi lebih pendek sekitar 30 km dan waktu tempuh bisa 1 jam," ucapnya.
ADVERTISEMENT
Juga tengah dilakukan proses lelang mencari investor untuk Tol Teluk Balikpapan sepanjang 7,9 kilometer. Tol ini menyediakan dua lajur untuk sepeda motor. Tol Teluk Balikpapan nantinya akan terhubung dengan Tol Samarinda-Balikpapan dan Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan.
"Paling tidak untuk tahap awal sudah tersedia jaringan layanan transportasi umum berbasis jalan, dengan bus umum yang paling mudah dan murah untuk diwujudkan. Tidak perlu lajur khusus, seperti busway, cukup bus lane (lajur bus). Berikutnya, secara bertahap dirancang dan dibangun transportasi umum berbasis jalan rel, dengan pilihan trem, kereta gantung, O-Bhan, kereta ringan atau mass rapid transport (MRT)," papar Djoko.
Rancangan konsep Ibu Kota baru di Kalimantan. Foto: Dok. Kementerian PUPR
Ia juga menyarankan, sistem jaringan transportasi terintegrasi harus terhubung antara kawasan inti pusat pemerintahan, seperti istana, kantor lembaga negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif), taman budaya, botanical garden), kawasan inti ibu kota negara (seperti perumahan ASN/TNI/Polri, diplomatic compound, fasilitas pendidikan dan kesehatan, pusat perbelanjaan).
ADVERTISEMENT
Juga dengan kawasan perluasan ibu kota baru, seperti national park, konservasi orang utan/kebun binatang, klaster permukiman non-ASN, bandara, pelabuhan, angkutan sungai, wilayah kota Balikpapan dan Samarinda, wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta wilayah provinsi sekitarnya.
"Jaringan jalan rel di kedua bandara perlu direncanakan dan bisa diwujudkan. Jaringan rel tersebut sekaligus dapat menghubungkan Kota Balikpapan dan Kota Samarinda yang melewati ibu kota negara. Penataan transportasi secara keseluruhan di Kota Balikpapan, Kota Samarinda, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara harus dilakukan untuk mendukung aktivitas ibu kota negara yang baru," tutupnya.