Mengintip Kinerja Keuangan Krakatau Steel yang Direkturnya Diciduk KPK

Gedung Krakatau Steel. Foto: Facebook/@Krakatau Steel Official

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) ramai diperbincangkan karena Direktur Produksi dan Teknologi, Wisnu Kuncoro, terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK, pada Jumat (22/3) lalu.

Wisnu pun telah ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya. Oleh KPK, Wisnu disangkakan menerima suap ratusan juta rupiah dari tender pengadaan barang dan jasa untuk tahun anggaran 2019. Persoalan suap ini terasa kontras karena penghasilan Wisnu sebagai direktur mencapai sekitar Rp 226,4 juta per bulannya. Bila gaji besar namun masih menerima suap, lantas bagaimana kondisi keuangan Krakatau Steel, tempat Wisnu bekerja?

Mengintip kinerja keuangannya, Krakatau Steel ternyata mengalami kerugian sejak tahun 2012 lalu.

Pada tahun itu, laba perusahaan minus USD 19,5 juta. Setahun berikutnya, laba perusahaan masih terseok-seok, yakni minus USD 13,6 juta.

Kerugian perusahaan semakin bertambah lebar pada periode 2014 hingga 2016 yang anjlok berkali-kali lipat. Tercatat, pada 2014 laba perusahaan minus USD 156,89 juta, sementara 2015 minus USD 326,51 juta, dan pada 2016 minus USD 180,72 juta.

Tekanan kerugian laba mulai turun pada 2017 yang berkurang menjadi minus USD 89,09 juta. Pada tahun 2018 turun lagi menjadi minus USD 36,71 juta (hingga kuartal III).

Sebagai catatan, volume penjualan emiten berkode saham KRAS itu naik 14,29 persen secara tahunan menjadi 1,59 juta ton pada kuartal III 2018. Adapun, KRAS menekan kerugian 51,18 persen secara tahunan pada kuartal III 2018.

Jumlah rugi bersih yang dibukukan turun dari USD 75,05 juta pada kuartal III 2017 menjadi USD 37,78 juta atau sekitar Rp 536,476 miliar (kurs Rp 14.200) pada kuartal III 2018.

Direktur Utama Krakatau Steel, Silmy Karim, mengatakan dirinya punya tugas yang berat untuk menyehatkan keuangan perusahaan. Sebagai orang yang baru menduduki posisi orang nomor satu di Krakatau Steel selama 6 bulan, dia menjanjikan keuangan perusahaan bisa membaik tahun ini.

"Per bulan Oktober-November sudah untung. 2019 InsyaAllah sudah untung,” kata Silmy saat berkunjung ke kantor kumparan pada Selasa, 11 Desember 2018.

Silmy mengatakan, potensi perbaikan tersebut merupakan dampak dari revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2018 menjadi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 110 Tahun 2018. Beleid tersebut diharapkan mampu mengurangi praktik curang impor baja.

Direktur Utama PT. Krakatau Steel, Silmy Karim ketika mengunjungi kantor kumparan. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Dengan semakin ditekannya praktik curang impor baja, Silmy juga berharap nantinya hal tersebut berdampak positif terhadap bisnis perseroan. Sebab hingga kini, perseroan masih mengupayakan dapat meraup laba.

“Pasca Permendag 110 pastinya lebih bagus,” kata dia.

Saat Silmy diangkat menjadi Direktur Utama Krakatau Steel, dia mengatakan Menteri BUMN Rini Soemarno juga berpesan padanya, perusahaan harus menguasai pasar baja nasional.

Untuk market share, pabrik KRAS saat ini baru memproduksi 4,5 juta ton crude steel per tahun. Sementara kebutuhan baja nasional mencapai 13,6 juta ton pada tahun 2018. Alhasil mayoritas kebutuhan baja nasional masih diimpor. KRAS menargetkan mampu menaikkan kapasitas produksi hingga 10 juta ton dalam waktu 2-3 tahun ke depan.

Target produksi ini bakal dikejar Silmy dengan pembangunan 10 klaster baja di Cilegon. Pembangunan klaster ini tetap berjalan meski ada kasus korupsi yang menjerat Wisnu.