OJK Jawab Perdebatan GoPay Cs: Aman dan Syariah

Kartu Uang Elektronik atau e-Money Foto: Dewi Rachmat Kusuma/kumparan

Perkembangan teknologi memberikan dampak dan perubahan pada berbagai sektor. Termasuk uang yang digunakan masyarakat.

Keberadaan uang elektronik di Indonesia saat ini juga cukup masif. Hal ini sejalan dengan program yang dilakukan Bank Indonesia (BI) berupa Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) pada 2014 silam.

Infrastruktur yang mendukung untuk transaksi uang elektronik membuat volume uang digital ini diperkirakan akan terus meningkat di Indonesia.

BI sendiri membagi uang elektronik dalam dua kategori, yakni tidak teregistrasi (unregistered) dan teregistrasi (registered). Uang elektronik yang tidak teregistrasi contohnya seperti kartu e-Money milik Bank Mandiri, Flazz milik BCA, dan TapCash milik BNI. Sementara uang elektronik yang terdaftar contohnya yakni dompet elektronik GoPay, OVO, Sakuku, hingga Dana.

Namun demikian, masih banyak beberapa pihak yang memperdebatkan hukum atau syariat Islam dari kehadiran uang elektronik.

Mengutip akun resmi Instagram Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sabtu (15/6), uang elektronik merupakan alat pembayaran yang sah. Ini juga sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Warung makanan yang sudah gunakan aplikasi uang elektronik Ovo dan Go-Pay di sekitar Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Foto: Ema Fitriyani/kumparan

Peneliti Eksekutif Grup Riset Jasa Keuangan Syariah OJK Setiawan Budi Utomo menyampaikan, penggunaan uang kertas dalam transaksi adalah sah sesuai syariah. Hal ini juga berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga fatwa dunia Al-Mujamma’ al-Fiqhi al-Islami pada Daurahnya yang kelima di kota Mekkah, Arab Saudi pada tanggal 8-16 Rabi’ul awal 1402 H.

"Lembaga fatwa dunia itu menyatakan bahwa mata uang kertas merupakan alat pembayaran yang sah berdiri sendiri dan mengambil hukum emas dan perak, sehingga zakat menjadi wajib padanya. Dengan demikian mata uang kertas mengambil hukum-hukum uang emas dan perak dalam segala konsekuensi yang telah ditetapkan syariah," kata Setiawan.

Sementara itu, penggunaan uang elektronik juga sudah diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.

Setiawan juga menyebut, uang elektronik juga sah secara syariah dan telah sesuai enggan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Uang elektronik juga sah secara syariah dan boleh digunakan sebagai alat pembayaran dengan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah," tambahnya.