Pemerintah Akan Libatkan Lembaga Survei untuk Peremajaan Sawit

Aktivitas Petani Plasma Kelapa Sawit Asian Agri di Provinsi Riau, Jumat (22/3). Foto: Abdul Latif/kumparan

Pemerintah sedang berupaya melakukan proses peremajaan sawit. Kepala Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Dono Boestami mengungkapkan, pihaknya akan memakai surveyor untuk percepatannya.

“Kita mau percepatan (sawit) sama menggunakan ini, pihak surveyor untuk dapat mempercepat memperoleh rekomendasi teknisnya,” kata Dono seusai Rakor di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (6/8).

Namun, Dono belum bisa membeberkan siapa surveyor yang ditunjuk, berasal dari swasta atau BUMN. Ia hanya memastikan tugas surveyor menyiapkan rekomendasi teknis dalam peremajaan sawit.

“Dia (surveyor) yang menyiapkan rekomendasi teknisnya. Jadi kekurangannya apa mereka. Jadi membantu Dirjen untuk mempercepat rekomendasi teknis. Jadi ada dinas di daerah,” ujar Dono.

Pekerja membongkar buah kelapa sawit di unit pemrosesan minyak kelapa sawit milik negara. Foto: REUTERS / Tarmizy Harva

Senada dengan Dono, Dirjen Perkebunan Kementan Kasdi Subagyono mengungkapkan, pelibatan lembaga survei bisa mempercepat rekomendasi peremajaan sawit. Ia merasa dengan hal itu bisa mengejar target yang dibutuhkan.

“Iya, kita kejar. Ini mau nanti dengan lembaga-lembaga survei juga kita libatkan supaya mempercepat proses rekomtek (rekomendasi teknis) dan juga replanting-nya. Itu saja tadi,” terang Kasdi.

Lebih lanjut, Kasdi menuturkan, saat ini yang juga diperhatikan adalah prediksi iklim terkait replanting sawit. Ia mengatakan, masih menunggu informasi mengenai prediksi iklim.

“Ini hubungan antara prediksi iklim dengan kapan harus replanting. Itu tadi nunggu. Mungkin kita akan mulai (peremajaan) lebih awal di Aceh, Sumut gitu. Kita lihat rekomteknya,” tutur Kasdi.