Pemerintah Akan Pakai Aspal Campur Karet 8 Persen buat Tambal Jalanan

7 Januari 2019 13:51 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Jalan Rusak di Medan (Foto: Antara/Septianda Perdana)
zoom-in-whitePerbesar
Jalan Rusak di Medan (Foto: Antara/Septianda Perdana)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pemerintah berupaya untuk meningkatkan penggunaan karet sebagai bahan campuran aspal. Hal ini sebagai upaya mendorong harga karet yang sedang anjlok.
ADVERTISEMENT
"Kalau dari hitung-hitungan kita Kementerian Perindustrian (Kemenperin), aspal yang dipakai sekarang bisa ditambahkan karet 7-8 persen," kata Plt Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin Achmad Sigit usai Rapat Koordinasi di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Senin (7/1).
Sigit menambahkan, saat ini Kemenperin ditugasi untuk menyiapakan peralatan untuk mendukung proyek penggunaan aspal campur karet tersebut.
Untuk tahap awal saat ini daerah yang menajdi sasaran untuk penyerapan karet untuk aspal antara lain Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat.
"Ini kan kita udah lakukan gelar pilot project di beberapa daerah dan terbukti secara kualitas bisa diterima," katanya.
Jalan Rusak di Jalan Pahlawan, Citeureup  (Foto: Mustaqim Amna/kumparan )
zoom-in-whitePerbesar
Jalan Rusak di Jalan Pahlawan, Citeureup (Foto: Mustaqim Amna/kumparan )
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiyadi menjelaskan, nantinya karet digunakan sebagai campuran aspal untuk menambal jalan yang rusak. Artinya bukan untuk pembangunan jalan baru.
ADVERTISEMENT
"Itu biasanya untuk overlay jadi perbaikan (aspal) aja," kata Budi.
Berdasarkan data yang dipaparkan, total karet yang akan dipakai untuk campuran aspal sepanjang 2019 sekitar 2.542 ton, sementara untuk total panjang aspal mencapai 93,66 kilometer (km).
"Tapi anggaran sekitar itu. Pelembang, Lampung, (dan) Jambi ini yang akan dibutuhkan jalan penyerapan karet," ucapnya.
Selain itu Budi menambahkan, anggaran yang dibutuhkan berdasarkan data yang dipaparkan sebesar Rp 20 miliar sepanjang tahun 2019.
"Masuk (Kementerian) PUPR, tapi saya diminta sektor transportasi apa aja. Juga untuk bantalan kereta," pungkasnya.