Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.100.8
26 Ramadhan 1446 HRabu, 26 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Pemerintah Akan Teken 16 Perjanjian Perdagangan Bebas Hingga 2019
1 November 2017 15:54 WIB
Diperbarui 14 Maret 2019 21:14 WIB

ADVERTISEMENT
Pemerintah tengah mempercepat perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement (FTA) dengan 16 negara. Penandatangan FTA akan dilakukan mulai tahun ini hingga 2019 mendatang.
ADVERTISEMENT
Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo mengungkapkan, pihaknya telah memetakan negara mana saja yang dibidik sebagai mitra dagang utama Indonesia. FTA dilakukan guna meningkatkan nilai ekspor Indonesia ke berbagai negara.
"Kita coba selesaikan tahun ini perundingan dengan Australia, EFTA (Uni Eropa) dan Chile," ungkap Imam saat ditemui di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (1/11).
Imam menjelaskan, proses perundingan FTA dengan Australia saat ini masih berjalan. Salah satu yang diinginkan Indonesia adalah bisa menjual produk buah-buahan tropis ke Australia tanpa ada hambatan tarif dan nontarif.
"Tapi kita minta dia buka pasar tenaga kerja, jadi enggak selalu barang dengan barang," imbuhnya.

Sedangkan dengan EFTA atau Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa, proses perundingan juga masih berlangsung. Pemerintah Indonesia menginginkan produk pertanian bisa dijual ke Uni Eropa tanpa hambatan. Begitu juga dengan negara-negara Eropa yang mau menjual produk teknologi dan manufaktur mereka ke Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Swiss, Liechtenstein, dan Islandia ini negara-negara teknologi tinggi. Jadi kalau bicara pasar itu kecil tapi potensi investasi teknologi tinggi dia itu besar ke Indonesia," paparnya.
Sedangkan tahun depan, ada beberapa perjanjian FTA lainnya misalnya Jepang, Pakistan, Iran, RCEP, Turki, Peru, Mozambique, Nigeria, Kenya, Maroko, Sauth African Customs Union, Gulf Country Cooperation, dan ASEAN-Canada.
"Ada yang 2019, ada yang ditargetkan 2018 karena macam-macam. Ada yang FTA jadi hanya beberapa pos tarif saja itu mestinya lebih mudah, lebih singkat jadi bisa 8 bulan selesai. Ada yang trade in goods artinya semua tarif kita negosiasikan jadi itu targetnya lebih panjang, ada yang lebih panjang lagi yaitu CEPA. CEPA itu ada jasa, investasi, hak kekayaan intelektual, e-commerce dan lain-lain, itu lebih panjang lagi," tutupnya.
ADVERTISEMENT