Pemerintah Cairkan Rp 985,8 M untuk Penanganan Bencana Gempa di Lombok

Suasana bangunan rumah tetangga Lalu Zohri yang ambruk, Lombok, Rabu (8/8). (Foto: Mirsan/kumparan)

Pemerintah telah mencairkan dana sebesar Rp 985,8 miliar untuk penanganan kedaruratan dan kemanusiaan akibat bencana gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Dana tersebut terdiri dari Rp 557,7 miliar melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan sebesar Rp 428,1 miliar melalui kementerian dan lembaga lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah juga akan membangun kembali atau melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi agar kehidupan masyarakat Lombok dapat kembali normal. Selain itu juga agar kegiatan ekonomi, masyarakat, serta pemerintahan dapat bangkit kembali dengan lebih cepat.

"Sejak terjadinya gempa, pemerintah telah menyalurkan berbagai bantuan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat melalui belanja APBN 2018 yang dialokasikan pada beberapa kementerian dan lembaga," ujar Sri Mulyani melalui laman facebooknya, Kamis (23/8).

Adapun BNPB telah menyiapkan anggaran Rp 1,1 triliun dalam program penanggulangan bencana, sebagai sumber dana pertama untuk pemberian bantuan ke Lombok. Dari alokasi ini, telah dicairkan Rp 557,7 miliar, di antaranya untuk operasi dan logistik seperti makanan, family kit, sandang, dan tenda.

Dampak gempa susulan di Lombok. (Foto: Dok. BNPB)

Pada tahap pertama santunan, digunakan untuk perbaikan 5.000 rumah yang rusak berat, dengan besaran santunan Rp 50 juta per rumah telah dicairkan. Pada tahap kedua santunan yaitu perbaikan rumah rusak ringan atau sedang, adapun anggarannya tengah disiapkan oleh Kementerian Keuangan dan BNPB.

"Pemerintah terus melakukan pemeriksaan atau verifikasi keseluruhan jumlah rumah yang rusak, sehingga dapat segera diberikan bantuan dan dibangun kembali," katanya.

Dalam APBN 2018, pemerintah telah menganggarkan dana untuk cadangan bencana sebesar Rp 3,3 triliun, yang penggunaannya akan dikoordinasikan bersama BNPB. Namun demikian, Sri Mulyani mengatakan, BNPB telah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk tambahan bantuan ke Lombok. Dalam APBN 2018 pun disediakan untuk pelaksanaan rehabilitasi dan pembangunan kembali yang akan digunakan pada tahun ini.

"Proses penyediaan tambahan anggaran untuk menangani sejumlah kerusakan yang meliputi rumah tinggal penduduk, sekolah, jalan, jembatan, gedung kantor pemerintah, pasar, dan sarana-prasarana sosial ekonomi lainya," kata dia.

Selain anggaran untuk BNPB, pemerintah masih memiliki kesempatan untuk merealokasi dan merevisi anggaran dari kementerian dan lembaga untuk memberikan percepatan bantuan bagi masyarakat Lombok sampai dengan akhir tahun ini.

"Proses perbaikan dan pembangunan kembali daerah terdampak bencana di Lombok akan berlangsung sepanjang tahun 2018," tambahnya.

Sejumlah warga terdampak gempa bumi duduk di teras rumah kayu di Dusun Tereng Tepus, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Lombok Utara, NTB, Jumat (17/8). (Foto: Antara/Ahmad Subaidi)

Untuk lebih jelasnya, berikut rincian kementerian atau lembaga lain yang telah menyalurkan bantuan dengan total sebesar Rp 428,1 miliar, di antaranya:

• Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp 230 miliar untuk bantuan guru, tenda darurat pembelajaran, peralatan mobile, dan peralatan sekolah.

• Kementerian PUPR sebesar Rp 176,2 miliar untuk memobilisasi bantuan berupa mobil tangki air, mobil sanitasi, dumptruck, toilet cabin, genset, dan tenda hunian darurat.

• Kementerian Sosial sebesar Rp 12,6 miliar untuk bantuan logistik (sandang, pangan, tenda), santunan ahli waris, paket sembako dan pendirian dapur umum.

• Kementerian Kesehatan sebesar Rp 7,8 miliar untuk logistik kesehatan lingkungan, obat-obatan, logistik gizi, orthopedic set, tenda pos kesehatan, logistik persalinan, dan peralatan kesehatan lainnya.

• Kementerian ESDM sebesar Rp 1,5 miliar untuk pembuatan sumur tanggap darurat di lokasi pengungsian.

• TNI dan Polri juga telah memobilisasi pasukan dan peralatan untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.