news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Pemindahan Ibu Kota Semakin Matang, Berikut Rincian Kebutuhan Dananya

17 Mei 2019 4:03 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ilustrasi Lipsus kumparan: Goodbye, Jakarta? Foto: Indra Fauzi/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi Lipsus kumparan: Goodbye, Jakarta? Foto: Indra Fauzi/kumparan
ADVERTISEMENT
Pemerintah kini semakin serius untuk melakukan pemindahan ibu kota. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, total anggaran yang dibutuhkan untuk pemindahan ibu kota baru senilai Rp 466 triliun.
ADVERTISEMENT
Anggaran tersebut akan dipenuhi dalam waktu 10 tahun. Pemerintah pun akan bekerja sama dengan swasta untuk menutupi kebutuhan dana tersebut.
Dana sebanyak ini menurut Bambang akan didulang dari beberapa sumber yaitu Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), kerja sama swasta (skema kerja sama pemanfaatan) hingga dana APBN.
Menurut Bambang, skema KPBU akan menjadi pendanaan mayoritas yaitu senilai Rp 340,6 triliun. Sedangkan skema kerja sama swasta akan menyumbang pendanaan sebesar Rp 95 triliun. Terakhir, pemerintah telah menganggarkan Rp 30,6 triliun dalam APBN dalam proses pemindahan ibu kota. Pembiayaan tersebut akan menggunakan skema multiyears atau tahun jamak yang dialokasikan dalam lima tahun.
"Setiap tahunnya APBN hanya dialokasikan sebesar Rp 6 triliun untuk membangun ibu kota baru" ungkap Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Kamis (16/5).
Ilustrasi Lipsus kumparan: Goodbye, Jakarta? Foto: Indra Fauzi/kumparan
Lalu, seperti apa rinciannya?
ADVERTISEMENT
1. Mayoritas Pendanaan dari Skema KPBU
Untuk skema KPBU, akan dipakai untuk membangun infrastruktur utama pemerintahan, termasuk pembangunan rumah dinas PNS dan TNI/POLRI, sarana pendidikan, kesehatan, lembaga pemasyarakatan, hingga berbagai sarana pendukung lainnya.
2. Skema Kerja Sama Swasta
Sedangkan pendanaan dari kerja sama swasta akan digunakan untuk pembangunan fasilitas kesehatan hingga perguruan tinggi di lokasi pemindahan ibu kota.
“Kita akan bangun universitas bukan cuma untuk tambah koleksi, tapi bisa menjawab tantangan ke depan. Pihak swasta diharapkan terlibat dalam pembangunan ini," ujar Bambang.
Sementara untuk infrastruktur penunjang seperti Bandara, Bambang mengatakan, tidak dialokasikan. Sebab, pemerintah mempertimbangkan untuk penggunaan bandara yang sudah ada di tempat terpilih.
Ada dua lokasi yang disebut cukup potensial menjadi calon ibu kota, yaitu di kawasan Bukit Soeharto, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur serta Kabupaten Gunung Mas di Kalimantan Tengah. Jika nantinya ibu kota pindah ke Kalimantan Tengah, wilayah tersebut sudah memiliki Bandara Tjilik Riwut, sehingga akan lebih efektif karena pemerintah tidak perlu membangun bandara baru.
Instalasi seni berbahan bambu karya Joko Avianto, Rabu (15/8/18). Foto: Nadia K Putri/kumparan
3. Dana APBN
ADVERTISEMENT
Anggaran APBN sebesar Rp 30,6 triliun tersebut akan digunakan untuk membangun kawasan industri seluas 2.000 hektare dari total 4.000 hektare, membangun istana negara, markas TNI dan POLRI, hingga membangun lahan terbuka hijau.