Pengusaha Nilai Bos GOJEK Layak Jadi Menteri

Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin (kanan) menerima surat keputusan KPU tentang Penetapan Hasil Pemilu 2019 di gedung KPU, Jakarta, Minggu (30/6). Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin telah ditetapkan sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Artinya sebentar lagi, Jokowi akan menentukan anggota kabinetnya untuk periode 2019-2024.

Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, beberapa pengusaha dinilai cocok untuk menjadi menteri sektor ekonomi di kabinet baru Jokowi karena pengalaman dan rekam jejak.

"Kita dari pelaku usaha ada beberapa (yang dinilai cocok jadi menteri Jokowi)," katanya saat ditemui di Hotel Millenium, Jakarta, Rabu (3/7).

Dia menyebut dari kalangan pengusaha senior, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani dan Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani dipandang cocok jadi menteri. Sementara dari kalangan anak muda, Bos GOJEK, Nadiem Makarim, juga pantas.

"Nadim saya melihat figur yang sangat kuat, kompeten. Kalau mau berdedikasi untuk negara silakan dan saya rasa luar biasa ada generasi muda seperti Nadiem yang mau," jelas Shinta.

Founder dan CEO GOJEK, Nadiem Makarim. Foto: Dok. GOJEK

Namun demikian, dia meminta agar Jokowi betul-betul mempertimbangkan dengan matang terkait pengusaha yang akan diangkat menjadi menteri. Sebab di periode kedua, Jokowi diharapkan sudah memiliki tim yang solid.

Sementara itu, Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin, Bob Azzam, meminta agar Jokowi sudah mengumumkan ‎anggota kabinetnya secara bertahap sebelum dilantik pada Oktober 2019. Hal itu meniru pemerintah Malaysia sekarang.

"Di Malaysia itu kan hari ini diumumkan menang, Mahathir mengumumkan menterinya secara bertahap. Hari ini 3 menteri, besoknya 4 menteri. Jadi enggak ada waktu terbuang," ucapnya.

Dia menambahkan jika hal itu dilakukan, otomatis menteri baru akan memiliki waktu untuk mempelajari tugas yang akan diemban. Dengan begitu diharapkan saat kabinet baru dilantik, seluruh menteri bisa langsung kerja.

"Di periode pertama itu 1-2 tahun pertama habis untuk konsolidasi politik. Yang kami inginkan sekarang seperti itu, habis dilantik jadi bisa langsung lari," tegas Bob.