Pengusaha soal Pemindahan Ibu Kota: Ganti Presiden, Nanti Enggak Jalan
PerbesarAsosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mendukung rencana pemerintah untuk melakukan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta. Namun mereka meminta jaminan jangka panjang agar rencana itu terlaksana.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemindahan ibu kota tidak mungkin selesai dalam lima tahun mendatang. Untuk itu, pihaknya meminta kepastian atau jaminan dari pemerintah jika rencana tersebut tetap berjalan.
"Jangan sampai nanti tidak ada payung hukum yang kuat dan nanti ganti presiden lima tahun lagi enggak jalan. Akibatnya kan rugi kita semua. Makanya harus ada jaminannya," ujar Hariyadi di Gedung BI Thamrin, Jakarta, Jumat (3/5).
Hariyadi pun mengingatkan agar pemerintah seharusnya melakukan perhitungan secara matang terlebih dahulu mengenai tujuan ibu kota yang baru. Apalagi kajian yang dilakukan Bappenas itu masih berdasarkan beberapa tahun lalu.
"Makanya perlu persiapan tata ruang, dana, dan kesiapan daerah dan sebagainya yang jelas. Dananya berapa, perlu diupdate," jelasnya.
Sebelumnya Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, rencana pemindahan ibu kota baru bisa dilakukan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan. Adapun estimasi biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan ibu kota negara yakni Rp 466 triliun.
Namun Bambang memberikan alternatif pembiayaan lain yang lebih kecil dengan melibatkan sektor swasta dalam proses pemindahan ibu kota RI.
"Skenario dua lebih kecil karena kotanya lebih kecil yaitu Rp 323 triliun atau USD 23 miliar. Di mana porsi pemerintah misalkan skenario satu itu Rp 250-an triliun lebih dan swasta hampir sama yaitu sekitar Rp 215 triliun. Demikian juga untuk skenario dua pemerintah sedikit lebih besar dari pada swasta," jelas Bambang.