Penyaluran Beras Bansos Dikoordinir Bulog, Bagaimana Nasib Swasta?

Pekerja mengangkat beras di Gudang Bulog. Foto: ANTARA FOTO/Yusran Uccang

Kementerian Sosial baru saja menetapkan Perum Bulog menjadi Manajer bagi penyediaan beras untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, peran tersebut secara otomatis akan berimbas pada kewenangan Bulog untuk mengkoordinir penyaluran beras bantuan sosial tersebut, termasuk terhadap swasta.

"Bulog nanti juga bisa berperan sebagai manager supplier di seluruh wilayah. Bulog juga bisa mengundang partisipasi dari swasta, dari perusahaan lokal, ada political will dari Bulog untuk itu," ujar Agus ketika ditemui di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).

Agus menerangkan, Bulog nantinya akan diberikan kewenangan penuh yaitu 100 persen sebagai penyalur BPNT. Meski begitu, bukan berarti penyaluran bantuan beras tersebut lantas meniadakan peran swasta.

Sebab, kata Agus, Bulog masih bisa mengkoordinir swasta ataupun perusahaan lokal untuk menyuplai kebutuhan beras BPNT. Namun, seluruh penyaluran beras bantuan yang dilakukan swasta tersebut tetap melalui koordinasi dengan Bulog.

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (kiri) dan Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita kanan) dalam acara Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan di Royal Kuningan, Kamis (4/7). Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan

"Manager supplier itu yang akan atur dan yang jadi manager itu Bulog. Kami tentu percaya Bulog sekarang mampu menyediakan beras yang berkualitas baik, maka 100 persen kami tidak ada masalah," ujarnya.

Agus menegaskan, pihak swasta yang nantinya digandeng Bulog dalam penyaluran BPNT ialah berasal dari perusahaan swasta kecil. Dengan begitu, penyaluran BPNT akan tetap bisa menghidupkan para pengusaha kecil.

"Bagaimana menggandeng ekonomi lemah ini, jadi semua jalan sistemnya. Jadi bulog bisa (berperan) stabilisasi harga," pungkasnya.