Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
ADVERTISEMENT
Kementerian Sosial akhirnya menunjuk Perum Bulog sebagai manajer penyediaan Bahan Pangan Non Tunai (BPNT).
ADVERTISEMENT
Pernyataan itu diungkapkan langsung Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita ketika bertemu dengan Direktur Utama Bulog , Budi Waseso (Buwas) dalam Rapat Koordinasi Bantuan Sosial Pangan.
“Untuk menyelamatkan stok beras Bulog yang berlimpah saat ini, khusus 2019 Perum Bulog dapat ditunjuk langsung sebagai Manajer Penyediaan untuk program BPNT,” ujar Agus di Hotel Royal Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7).
Sebelumnya, Mensos Agus Gumiwang mewacanakan untuk memberikan prioritas bagi Bulog sebagai penyalur dalam program BPNT, yaitu lebih dari 70 persen.
Polemik pun mulai mencuat, ketika Buwas mengeluarkan ancaman mau mundur sebagai Bos Bulog jika Mensos ternyata malah mengambil alih penyaluran Bansos itu.
Mengenai penunjukkan Bulog ini, Agus menyampaikan pihaknya masih akan melakukan koordinasi lanjutan dengan para Kepala Dinas Sosial seluruh Indonesia.
ADVERTISEMENT
“Bulog nanti juga bisa berperan sebagai manajer supplier di seluruh wilayah. Bulog juga bisa mengundang partisipasi dari swasta, dari perusahaan lokal, ada political will dari Bulog untuk itu,” papar dia.
Sementara kata dia, mekanisme dan teknisnya saat ini juga sedang menjadi bahasan di forum Rapat Koordinasi bantuan sosial pangan yang masih berlangsung hari ini, Kamis (4/7).
Langkah Mensos yang mempercayakan BPNT kepada Bulog itu, kata dia, sebab ia menilai Bulog akan mampu menyediakan beras-beras dengan kualitas terbaik. Sehingga, kebutuhan masyarakat yang berhak menerima bantuan bisa terlayani dengan optimal.
“Kami arahkan Bulog bisa 100 persen untuk menyalurkan beras Bulog ke e-warung karena kami tentu berani ambil kebijakan itu,” imbuh dia.
ADVERTISEMENT
Lalu, bagaimana dengan swasta?
Agus menjelaskan, Bulog sebagai manajer penyediaan bisa mengundang partisipasi dari swasta ataupun perusahaan lokal.
“Ada political will dari Bulog untuk itu. Nanti semua dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh manajer supplier itu di lapangan, itu kami tunjuk Bulog,” ujarnya.
Ia menekankan, Kemensos juga telah menyiapkan contigency plan untuk menunda perluasan BPNT tahap 2 dan 3 demi mempercepat penyerapan stok beras Bulog dalam program Bansos Rastra.
“Secepat mungkin (BPNT jalan). Ini kan setelah selesai ini baru kami tindak lanjuti,” tandasnya.