Buwas: Kalau Bansos Beras Diambil Alih Mensos, Saya Mundur

Satgas Pangan Aceh dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memeriksa persediaan beras di gudang Perum Bulog Divre Lambaro. Foto: ANTARA FOTO/Ampelsa

Mulai bulan Mei 2019, pemerintah mengganti program bantuan sosial (bansos) berupa pembagian beras untuk warga miskin, yang dinamai Beras Sejahtera (Rastra) dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Program BPNT ditangani sepenuhnya oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Pengalihan program ini dikeluhkan oleh Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso. Pria yang akrab disapa Buwas bahkan mengancam mundur dari jabatannya apabila tak ada lagi program bansos di BPNT yang melibatkan Bulog.

“Kalau 1.000 persen BPNT bisa diambil alih Mensos (Menteri Sosial) saya mau hands up keluar jadi dirut Bulog. Pengabdian saya sudah selesai, karena negara memiliki orang yang lebih baik,” tegas Buwas saat ditemui di Gedung Bulog University, Jakarta Selatan, Selasa (2/7).

Saat ini, penyaluran rastra dilakukan melalui program BPNT, yakni masyarakat penerima manfaat bebas membeli beras di e-Warung. Hal tersebut membuat Bulog kesulitan menyalurkan beras hasil serapan dari petani.

Direktur Utama Bulog Budi Waseso (kanan) bersiap mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR di gedung parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (20/6). Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

Adapun jumlah pagu bansos Rastra periode Januari-April 2019 hanya sebanyak 213.520 ton untuk 5,30 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 1 juta ton untuk 4 bulan. Sementara itu merunut data Bulog, realisasi penyaluran rastra pada Januari-Februari hanya 73 ribu ton.

“Tapi saya janji kalau itu bisa diambil alih 100 persen oleh Mensos saya undur diri,” tegasnya.

Sebelumnya, Buwas pernah meminta persetujuan DPR agar anggaran BPNT yang ada di Kemensos sebesar Rp 20,8 triliun pada tahun ini dapat mengakomodir program penyaluran rastra . Sebelumnya mulai 2010-2017, anggaran rastra diserahkan ke Bulog.

"Mohon dukungan agar alokasi pada Kemensos untuk dapat mengakomodir kegiatan bansos rastra sesuai usulan Bulog melalui mekanisme rastra, bukan BPNT," kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso atau Buwas, dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi IV DPR RI, Jakarta, Kamis (20/6).

Adapun permintaan Buwas itu berdasar. Stok beras Bulog saat ‎ini tercatat 2,25 juta ton, over stock di atas jumlah Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditetapkan. Dalam kondisi tersebut, penugasan penyaluran rastra Bulog dikurangi.