Persoalan Ekonomi RI di 2018: Keoknya Rupiah, Defisit Dagang, BBM Naik

Petugas melakukan pengisian perdana BBM ke dalam tangki kendaraan roda dua di SPBU. (Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Perekonomian Indonesia mengalami pasang surut sepanjang 2018 ini. Mulai dari pergerakan dolar yang mula-mula anteng, kemudian menjadi bumerang yang menghantam mata uang lain hingga akhirnya bisa kembali 'dijinakkan' di akhir tahun ini di angka Rp 14.500-an.

Penghujung tahun ini, defisit neraca berjalan juga masih belum menunjukkan perbaikan di posisi 3,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Di sisi lain, defisit neraca dagang juga mengalami kondisi terparah sejak lima tahun terakhir imbas defisit migas yang masih mendominasi.

Tak hanya itu, naiknya harga minyak dunia yang terjadi pada bulan September-Oktober memicu pemerintah untuk menaikkan harga BBM Premium. Kebijakan ini kemudian dianulir dalam hitungan jam. Pascapembatalan kenaikan, harga minyak dunia kembali turun hingga penghujung tahun.

Selengkapnya kumparanBisnis merangkum fenomena perkonomian Indonesia yang banyak disorot sepanjang 2018 berikut ini!

1. Anjloknya Nilai Tukar Rupiah

Awal tahun 2018 dolar Amerika Serikat (AS) masih berada di level pelemahannya Rp 13.565. Kondisi itu masih berlanjut hingga jelang pertemuan Federal Reserve (Fed), mata uang Paman Sam masih bergerak direntang Rp 13.422-Rp 13.395.

Namun kemudian, dolar AS mengejutkan dan melesat menghantam 6 mata uang negara lain (termasuk rupiah) hingga terus menguat ke level tertinggi dalam lima bulan berturut-turut. Dolar AS mencapai posisi tertingginya pada level Rp 15.200 pada sekitar bulan Oktober ini yang berimbas nilai tukar rupiah kian terperosok.

Pada kondisi itu, sebulan sebelumnya bahkan berseliweran wacana-wacana Indonesia kembali mengalami krisis layaknya 1998. Tapi itu dibantah oleh pemerintah RI yang mengatakan bahwa pelemahan rupiah tahun ini jauh berbeda dengan yang terjadi saat krisis ekonomi tahun 1998.

Suasana penukaran uang dolar dan rupiah di money changer Jakarta. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

"Nilai tukar itu adalah salah satu indikator ekonomi yang namanya relative price, yaitu harga relatif. Dia tidak bisa dilihat sebagai angka absolute. Angka Rp 15 ribu sekarang beda dengan Rp 15 ribu 20 tahun lalu, jelas beda. Jadi jangan serta merta disamakan. Ini salah satu pemahanan yang harus kita tanamkan ke berbagai pihak," kata Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia (BI), Doddy Zulverdi di Jakarta, Senin (10/9).

Pemerintah lantas melakukan berbagai upaya untuk menyokong rupiah agar bertahan. Uniknya Jokowi sempat ingin mengurangi ketergantungan dengan satu mata uang, caranya dengan mengajak negara-negara ASEAN meningkatkan penggunaan mata uang lokal dan implementasi currency swap.

Hal itu dinyatakan Jokowi dalam KTT ke-21 ASEAN Plus Three (APT) di Suntec Convention Centre, Singapura. Dia juga mengingatkan sentimen proteksionisme dan antiglobalisasi yang terus meningkat.

2. Defisit Neraca Berjalan Belum Membaik

Defisit Neraca Berjalan (Current Account Deficit/CAD) masih belum menunjukkan perbaikan dari waktu ke waktu. Pasalnya, dari kuartal I hingga akhir tahun ini CAD masih menjadi kekhawatiran dan diprediksi akan terus meningkat.

Pada kuartal I 2018, defisit CAD mengalami pelebaran yaitu 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau sebesar USD 5,5 miliar. Sementara di periode sama tahun 2017, defisit sebesar 1 persen terhadap PDB. Namun, kondisi itu masih terbilang aman karena masih di bawah 3 persen terhadap PDB.

Kondisi lantas berbalik pada kuartal II, Bank Indonesia mencatat CAD di kuartal II 2018 sebesar USD 8 miliar atau mencapai 3 persen terhadap PDB. Impor yang kian tinggi, menjadikan defisit CAD malah makin parah.

Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers mengenai paket kebijakan ekonomi XVI di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (16/11/2018). (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Tak tinggal diam, pemerintah lantas mengeluarkan 4 strategi untuk menekan defisit transaksi berjalan. Di antaranya, mengendalikan impor proyek infrastuktur, Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan PPh impor 7,5 persen serta substitusi produk konsumsi dan bahan baku yang dicari dari dalam negeri, hingga mengurangi impor migas dan implementasi B20.

Meski berbagai upaya digiatkan, defisit CAD hingga kuartal III 2018 masih belum sepenuhnya berhasil ditekan yang mencapai 3,3 persen.

Pada tahun 2019 mendatang, BI memperkirakan perbaikan defisit transaksi berjalan tidak akan besar. Namun demikian, bank sentral masih akan menjaga CAD di level aman 2,5-3 persen terhadap PDB.

3. Defisit Neraca Dagang Terparah dalam Lima Tahun Terakhir

Pada Juli 2018 jadi masa tersulit tahun ini terkait defisit neraca dagang, bahkan menjadi yang terparah selama lima tahun terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat defisit itu mencapai USD 2,03 miliar atau sekitar Rp 29,6 triliun (kurs Rp 14.600). Pada periode tersebut, laju impor mencapai USD 18,27 miliar, lebih tinggi dibandingkan ekspor yang sebesar USD 16,24 miliar. Sementara surplus hanya dua kali terjadi, yakni di Maret sebesar USD 1,09 miliar dan Juni sebesar USD 1,74 miliar atau sekitar Rp 25,05 triliun.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, defisit neraca perdagangan kala itu merupakan yang terdalam setelah Juli 2013 atau lima tahun lalu, yang mengalami defisit hingga USD 2,3 miliar.

Ilustrasi peti kemas di pelabuhan. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

"Defisit ini terdalam sejak Juli 2013 yang defisit USD 2,3 miliar. Saya agak sedih kok defisitnya agak dalam," kata Suhariyanto di Gedung BPS, Jakarta, Rabu (15/8).

Sebagian besar defisit neraca dagang tersebut disumbangkan oleh defisit neraca migas yang mencapai USD 1,19 miliar. Adapun defisit migas menyumbang hampir 60 persen dari total defisit neraca perdagangan nasional.

Secara kumulatif, dari periode Januari-Juli 2018, defisit migas sudah mencapai USD 6,65 miliar. Nilai itu meningkat sekitar 44 persen dari capaian di periode yang sama tahun lalu sebesar USD 4,62 miliar.

Defisit migas tersebut akibat eskpor migas yang hanya tumbuh sebesar 14,26 persen secara tahunan (yoy) pada periode Januari-Juli 2018, lebih lambat dibandingkan impor migas sebesar 24,51 persen (yoy).

4. Kenaikan harga Premium Dibatalkan Kurang dari 1 Jam

Menteri ESDM Ignasius Jonan pada tanggal 10 Oktober sore mengumumkan bahwa harga BBM jenis Premium akan naik mulai pukul 18.00 menjadi Rp 7.000 per liter.

Namun kurang dari 1 jam setelah diumumkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan agar kenaikan harga Premium dievaluasi kembali.

"Sesuai arahan Bapak Presiden, rencana kenaikan harga Premium di Jamali menjadi Rp 7.000 per liter dan di luar jamali menjadi Rp 6.900 per liter agar ditunda dan dibahas ulang sambil menunggu kesiapan PT Pertamina," kata Kepala Biro KLIK Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dalam keterangan tertulis, Selasa (10/10).

Unjuk rasa kenaikan harga BBM. (Foto: ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)

Kenaikan ini awalnya dilakukan untuk menyesuaikan naiknya harga minyak dunia. Jokowi mengungkapkan, kebijakan pembatalan kenaikan harga dilakukan sudah melalui berbagai pertimbangan dan perhitungan yang matang.

Menurutnya, dengan melihat daya beli masyarakat saat ini, harga BBM Premium belum tepat dinaikkan. Tak hanya itu, Jokowi juga memikirkan dampak inflasi dan pertumbuhan ekonomi jika harga BBM Premium dinaikkan.

"Ada kalkulasi, ada hitung-hitungan, bagaimana nanti inflasi, bagaimana nanti daya beli, bagaimana nanti pertumbuhan ekonomi. Kemudian keuntungan di Pertamina tergerus berapa dan terakhir saya hitung balik, dapat data banyak meskipun sebelumnya sudah, saya hitung balik," kata Jokowi usai acara pemberian bonus kepada Atlet Asian Para Games 2018 di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Sabtu (13/10).