Pertama di RI, BUMN Konstruksi Terbitkan Surat Utang Abadi Rp 1,25 T

PT Pembangunan Perumahan (PP). (Foto: Dok. bumn.go.id)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor konstruksi, PT Pembangunan Perumahan PP (Persero) Tbk atau PT PP, menerbitkan surat berharga perpetual (SBP) yakni jenis obligasi tanpa jatuh tempo atau abadi, senilai Rp 1,25 triliun. Dana yang diperoleh dari SBP ini untuk pengembangan beberapa unit bisnis perseroan.

Adapun skema Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) tersebut juga untuk memfasilitasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Meulaboh 2x200 mega watt (MW).

Penerbitan skema SBP merupakan sejarah baru di Indonesia dalam bidang instrumen investasi. SBP menawarkan instrumen non-konvensional bagi para investor dana jangka panjang, seperti asuransi, dana pensiun, dan sebagainya.

Skema SBP yang diterbitkan oleh PT PP (Persero) Tbk ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo, tanpa jaminan, dan memiliki fleksibilitas untuk melaksanakan opsi beli. Selain itu, skema ini tidak mengakibatkan dilusi saham, dan memperbaiki struktur modal pada suatu perusahaan.

“Pendanaan inovatif yang ditawarkan oleh instrumen SBP berpeluang untuk menciptakan ruang yang lebih besar lagi untuk pendanaan proyek-proyek infrastruktur di lndonesia," ujar Direktur Keuangan PT PP Agus Purbianto di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (17/4).

MoU penerbitan SBP untuk proyek PLTU Meulaboh (Foto: Nicha Muslimawati/kumparan)

Dengan penerbitan instrumen SBP ini, PT PP (Persero) Tbk menorehkan sejarah sebagai BUMN pertama yang menginisiasi bergulirnya SBP, yang menjadi angin segar pengembangan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran pemerintah (ABPN/APBD).

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, skema investasi SBP merupakan suatu terobosan dalam menjawab tantangan pemerintah pada pembangunan infrastruktur secara masif di Indonesia. Sebab, SBP ini dianggap memiIIki fitur yang sangat atraktif daIam pembiayaan investasi dari dana non-anggaran pemerintah.

"SBP ini yang pertama di Indonesia. Ini penting kalau kita lihat kebutuhan investasi dalam infrastruktur tidak hanya kebutuhan tentang utang, karena akan ada banyak bank dan lembaga lain yang bisa berikan biaya jangka panjang," jelasnya.