Pindahkan Ibu Kota, Pemerintah Hanya Danai Rp 88,5 Triliun dari APBN

Desain ibu kota baru Indonesia. Foto: Dok. Kementerian PUPR

Butuh dana besar untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Presiden Joko Widodo menyebut total dana yang dibutuhkan sebesar Rp 466 triliun. Namun pemerintah hanya mampu mengeluarkan sekitar Rp 88,5 triliun atau sekitar 19 persen dari total dana yang dibutuhkan.

Adapun Jokowi sudah menunjuk 2 kabupaten di Kalimantan Timur jadi ibu kota baru Indonesia. Pertama ada Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara (Kukar).

"Perlu kami sampaikan total kebutuhan untuk ibu kota baru adalah kurang lebih Rp 466 triliun. Nantinya 19 persen akan berasal dari APBN, itu pun terutama berasal skema kerja sama pengelolaan aset di ibu kota baru dan DKI Jakarta," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8).

Lantas bagaimana sisanya?

Jokowi menyebut sisa kebutuhan dana akan dipenuhi dari investasi langsung swasta maupun BUMN. Skemanya lewat Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Sisanya berasal dari KPBU, serta investasi langsung swasta dan BUMN," sebutnya.

Menurut Jokowi, pemerintah sudah melakukan kajian mendalam terkait pemindahan ibu kota baru tersebut.

"Pemerintah sudah (melakukan) kajian mendalam. Hasil kajian menyimpulkan ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian di Kabupaten Penajam paser Utara dan Kutai Kartanegara," tuturnya.

Presiden Joko Widodo berbincang saat bersilaturahmi dengan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan Gita Bahana Nusantara di Istana Negara. Foto: Fahrian Saleh/kumparan

Dalam pemaparannya, Jokowi menyebutkan lima alasan kenapa dua wilayah tersebut yang dipilih menjadi lokasi pemindahan ibu kota yang akan menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.

1. Jokowi mengatakan dua daerah yang berlokasi di Kalimantan Timur tersebut memiliki risiko bencana yang sangat minimal seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, gunung merapi dan tanah longsor.

2. Lokasi tersebut berada tepat di tengah Indonesia. Sebelumnya, pemerintah memang merancang pemindahan ibu kota baru tersebut berkonsep Indonesia Sentris.

3. Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara berdekatan dengan wilayah perkotaan yang sudah berkembang, seperti Balikpapan dan Samarinda.

4. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara juga sudah memiliki fasilitas infrastruktur yang cukup lengkap sehingga bisa mendukung akses di ibu kota baru.

5. Alasan terakhir, Jokowi mengatakan di lokasi pemindahan ibu kota tersebut pemerintah sudah tersedia lahan seluas 180 hektare. Seluruh lahan tersebut sudah dikuasai pemerintah.