PNS Milenial: Pintar Tapi Ada Masalah di Etika

Ilustrasi PNS. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Pemerintah memutuskan pada akhir Oktober 2019 akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Semua warga negara Indonesia khususnya anak muda bisa berlomba-lomba memperebutkan posisi yang bakal ditentukan.

Menjadi PNS bukan perkara kehidupan terjamin di hari tua. Namun, harus bisa menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai abdi negara dengan baik. Lalu, bagaimana kinerja PNS milenial selama ini?

Dinilai Lebih Pintar

Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara (BKN), Muhammad Ridwan, mempunyai penilaian tersendiri terhadap kinerja anak muda yang memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurut Ridwan, sejauh pengamatannya selama ini generasi milenial tersebut lebih bagus dalam bekerja dibanding saat ia muda.

“Secara umum mereka (milenial) lebih bagus dari zaman saya. Artinya kemampuan IQ-nya itu di atas rata-rata kami,” kata Ridwan saat dihubungi kumparan, Rabu (16/10).

Kurang Beretika

Namun, Ridwan mengakui ada yang harus ditingkatkan lagi dari PNS milenial, misalnya tata krama atau etika. Meski begitu, ia menegaskan permasalahan seperti itu tidak berarti menganggu kinerja sebagai PNS. Sebab, kata Ridwan, sejauh ini semua masih dalam tahap wajar.

“Kalau kita dulu sungkan bener lewat di depan Kepala Biro. Mereka (milenial) ya minta izin sambil lewat tetap ya kayak gitu saja, bukan masalah besar lah,” ujar Ridwan.

Kepala Biro Humas BKN, Ridwan saat ditemui di Kantor BKN, Cawang, Jakarta Timur, Senin (14/10/2019). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

Penilaian Ridwan memang subjektif. Hanya saja, setidaknya itu bisa menjadi gambaran bagaimana sejauh ini kinerja para PNS milenial di lingkungannya.

Ridwan mengakui pentingnya generasi muda untuk meningkatkan kinerja PNS. Ia mengharapkan banyak anak muda yang tertarik bergabung menjadi abdi negara. Apalagi, kata Ridwan, cara kerja PNS saat ini mulai mengadopsi startup dengan memanfaatkan teknologi yang ada.

Ridwan mencontohkan pekerjaan di Biro Humas BKN, rapatnya lebih sering digelar di Whatsapp Grup atau melalui Telegram. Berbagai teknologi yang mendukung kenyamanan bekerja akan diadopsi.

“Misalnya aplikasi untuk meng-oke-kan sebuah kenaikan pangkat kan juga dikerjakan di sistem. (PNS kerja) Enggak kaku lagi. Beberapa tempat malah office hub, misalnya ada kantin ada wifi, ya sudah mulai harus mengikuti zaman seperti itu,” terang Ridwan.

Ibu Kota Mau Pindah, Minat Milenial Daftar CPNS Tetap Besar

Ridwan memastikan minat masyarakat yang mendaftar CPNS tidak akan terpengaruh dengan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pada saat pemindahan ibu kota terlaksana, para PNS instansi pemerintah pusat tentu juga harus pindah dari kantornya di Jakarta ke kantor baru di Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara. Sebagaian wilayah dari dua kabupaten itu lah yang akan menjadi lokasi ibu kota baru.

“Itu (pindah ibu kota) kan masih lama. Sementara belum ada, yang berkaitan langsung,” kata Ridwan.

Potret udara Kampung Nelayan di Kuala Samboja, Kalimantan Timur. Foto: Faiz Zulfikar/kumparan

Ridwan menjelaskan, dibukanya pendaftaran CPNS juga didasarkan karena kebutuhan pemerintah daerah setempat. Sehingga ia menjelaskan, belum ada penerimaan CPNS yang terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara.

“Ya berkaitan dengan kebutuhan lembaga dan daerah, visi, misinya Bupati, Wali Kota sesuai dengan itu dan kebutuhan-kebutuhan layanan dasar. Misalnya guru, kesehatan. Jadi belum terkait sama sekali dengan itu (Pemindahan ibu kota),” ujar Ridwan.

Pemerintah akan membuka pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada minggu terakhir bulan Oktober. Ada 197.111 jumlah formasi yang bakal dibuka pada tes CPNS Oktober.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 159.000 formasi dibuka untuk daerah dan sisanya 37.000 formasi untuk perekrutan CPNS di pemerintahan pusat.

Jenis lowongan tes yang dibuka beragam, mulai dari kesehatan hingga pendidikan. Saat ini Kemenpan RB masih mematangkan formula tersebut.