Sempat Diprotes Pengusaha, Relaksasi DNI UMKM Dibatalkan Jokowi

com-Kunjungan Kerja Presiden RI Joko Widodo ke Kawasan Taman Wisata Alam Punti Kayu Palembang, Sumatera Selatan Foto: BNI (Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

Relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang menjadi bagian dari Paket Kebijakan Ekonomi ke-16, sempat memicu protes pengusaha. Kadin, Hipmi, dan Apindo menilai, hal itu memberi peluang besar bagi asing dan mengambil lahan bisnis termasuk sektor UKM. Menyikapi hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membatalkan relaksasi DNI.

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri penutupan Rapimnas Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 2018. Rapimnas yang dimulai Senin (26/11) hingga Rabu (28/11) itu diadakan di Alila Hotel Solo, Jawa Tengah.

Jokowi yang mengenakan setelan jas lengkap tampak didampingi Mensesneg Pratikno dan Menperin Airlangga Hartarto. Saat memberikan sambutan, Jokowi membeberkan seluruh curhatan Kadin kepadanya, termasuk paket kebijakan ekonomi ke-16.

"Jadi yang paket ke-16, mengenai tax holiday enggak ada masalah, kemudian hasil ekspor enggak ada masalah. Kemudian yang ada masalah relaksasi DNI (Daftar Negatif Investasi)," kata Jokowi.

Ia mengatakan, relaksasi DNI hingga saat ini belum sampai ke mejanya. Oleh karena itu, Jokowi belum meneken kebijakan tersebut.

"Barangnya itu belum sampai ke istana, Perpresnya belum saya tanda tangani, jadi enggak perlu ragu. Saya pastikan akan saya keluarkan DNI dari relaksasi DNI, sudah saya putuskan di sini," kata dia.

Uang dolar dan rupiah di salah satu tempat penukaran mata uang asing/money changer. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

"Kalau ketua Kadin dan ketua HIPMI sudah ngomong, aspirasi mana lagi yang perlu saya dengar," ujarnya disambut tepuk tangan peserta Rapimnas Kadin.

Dalam acara ini, hadir Ketua DPR Bambang Soesatyo dan Ketua Kadin Rosan P Roeslani. Hadir pula Penasihat Kadin Akbar Tandjung dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.

Rapimnas Kadin 2018 mengangkat tema 'Meningkatkan Ekspor dan Mendorong Pembangunan Industri yang Berdaya Saing Menuju Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan'.

Dalam rapimnas ini sejumlah hal dibahas, tak terkecuali paket kebijakan ekonomi ke-16 yang baru saja diluncurkan. Ada tiga kebijakan yang disoroti, yakni relaksasi DNI, tax holiday, dan kewajiban membawa pulang devisa hasil ekspor.