Sri Mulyani Ajak Tokopedia, BukaLapak, Finnet Jual Surat Utang RI

Sri Mulyani launching Modul Penerimaan Negara Generasi III. Foto: Nicha Muslimawati/kumparan

Pemerintah membuka peluang perusahaan e-commerce seperti Tokopedia, BukaLapak, dan Finnet untuk menjual Surat Utang Negara (SUN). Adapun saat ini ketiganya tercatat sebagai lembaga persepsi yang dapat menampung pembayaran penerimaan negara.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah akan terus mempermudah layanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi digital. Dia pun membuka kemungkinan untuk mengajak Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet tak hanya sebagai lembaga persepsi, tapi menjadi mitra distribusi yang bisa menjual surat utang pemerintah.

"Sangat mungkin. Kalau saat ini yang kita lakukan berbagai channel ritel masih menggunakan channel bank-bank. Jadi ke depan berbagai kemungkinan akan terus di-eksplore," ujar Sri Mulyani di Aula Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jakarta, Jumat (23/8).

Perusahaan e-commerce Tokopedia. Foto: Tokopedia

Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Loto Srianita Ginting, sebelumnya juga membuka peluang perusahaan e-commerce tersebut untuk menjual surat utang RI.

Saat ini, otoritas fiskal baru menggandeng mitra distribusi fintech untuk menjual instrumen investasi negara, seperti Investree, Modalku, dan Tanamduit.

Pemerintah saat ini memiliki 22 mitra distribusi baik bank BUMN, bank swasta, maupun perusahaan financial technology (fintech) untuk menjual surat utang negara.

"Ya memungkinkan, memungkinkan kalau untuk jual surat utang," katanya.

Kantor riset dan pengembangan Bukalapak di Surabaya. Foto: Bukalapak

Loto menjelaskan, e-commerce memerlukan sejumlah tahapan dan seleksi lebih lanjut untuk menjadi mitra distribusi. Selain dari pihak Kemenkeu, penilaian lebih lanjut juga dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maupun Bank Indonesia (BI).

"Kalau sekarang kan mereka (e-commerce) hanya jadi hub dari mitra distribusi. Kalau mau jadi mitra distribusi, ya isi di PMK (Peraturan Menteri Keuangan) juga perlu diubah," katanya.

Loto melanjutkan, selain membuka peluang lebih banyak pada perusahaan lainnya untuk menjual surat utang, pemerintah juga tengah mengkaji skema pembayaran lainnya untuk membeli surat utang.

"Termasuk sistem pembayaran masih kami kaji lagi," tambahnya.