Sri Mulyani Kaji Permintaan Kenaikan Gaji TNI

Menteri Keuangan Sri Mulyani melantik Pejabat Eselon II dan III Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Badan Kebijakan Fiskal di Kantor Pusat DJP, Jakarta. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan mengkaji permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait kenaikan gaji Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun depan. Menurut Sri Mulyani, usulan tersebut akan dikaji dan disesuaikan dengan keuangan negara.

"Seperti disampaikan dalam sidang kabinet merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi dan aparat institusi publik yang baik. Jadi nanti akan kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik," ungkap Sri Mulyani di Kantor DJP, Jakarta, Senin (8/7).

Bahkan menurut Sri Mulyani tidak hanya TNI, pihaknya juga akan menaikkan gaji Polri dan seluruh birokrasi jika keuangan negara memungkinkan.

"Saya akan berikhtiar terus dalam meningkatkan profesionalisme, tidak hanya TNI. Seperti TNI, Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi," jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) saat konferensi pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (21/6/2019). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hadi Wahyu Sanjaya meminta pemerintah menaikkan gaji pokok Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 2020. Usulan tersebut disampaikan dalam Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN dan RKP 2020, dengan agenda Penyampaian dan Pengesahan Laporan Panja-panja.

"Panja mendorong pemerintah untuk terus meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam jangka panjang, melalui kenaikan gaji pokok," ujar Hadi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (8/7).

Menurutnya, kenaikan gaji TNI diperlukan untuk peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan. Selain kenaikan gaji, DPR juga meminta pemerintah menyediakan rumah layak bagi TNI.