Sri Mulyani ke Para Guru: Anggaran Naik, Pendidikan Harus Berkualitas

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, di acara dialog pendidikan nasional. (Foto: Nicha Muslimawati /kumparan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sambutan di acara dialog publik terkait pendidikan nasional. Acara yang digelar di Aula Gedung Guru Indonesia, Jakarta, ini dihadiri oleh ratusan guru dari berbagai daerah.

Dalam sambutannya, Sri Mulyani menekankan pentingnya efektivitas anggaran untuk pendidikan bermutu. Meskipun pada saat ini pemerintah telah menganggarkan 20% dari belanja di APBN untuk sektor pendidikan.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun menekankan agar anggaran yang semakin besar untuk sektor pendidikan itu menjadi tanggung jawab bersama. Sebab dengan pendidikan yang makin berkualitas, anak Indonesia akan semakin cemerlang.

"Anggaran yang semakin besar jadi tanggung jawab kita semua. Sekarang dari anggaran pendidikan itu sepertiganya dikelola pemerintah pusat dan dua pertiganya pemerintah daerah. Harus sama-sama dipikirikan, mau dipakai strateginya yang mana dulu, apakah gaji guru, perbaikan guru, kelas, laboratorium," ujar Sri Mulyani, Selasa (10/7).

Dia menjelaskan, guru di Indonesia menjadi ujung tombak suatu negara. "Integrity is number one. Guru dan kualitas guru. Saya akan siap bekerja sama untuk merencanakan pendidikan yang lebih baik," jelasnya.

Pemerintah menganggarkan 20% dari total belanja APBN 2018 atau sebesar Rp 444,1 triliun untuk pendidikan. Anggaran tersebut naik 5,8% dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp 419,8 triliun.

Dari anggaran tersebut, pemerintah menargetkan meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, di antaranya melalui peningkatan akses program Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa bidik misi kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka sustainable education.

Selain itu, ada juga Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 56 juta siswa, pembangunan dan rehabilitas 61,2 sekolah/kelas, tunjangan profesi guru sebanyak 257,2 ribu guru PNS, sebanyak 453,9 ribu guru non-PNS, serta 1,9 juta guru PNS Daerah.