Sri Mulyani Mendapat Gelar Menteri Keuangan Terbaik 2019

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di Gedung Kementrian Keuangan, Jakarta, Rabu (2/12). (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mendapat penghargaan berkelas internasional. Kali ini, majalah The Banker menobatkan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Terbaik di Global dan Asia Pasifik 2019.

Dilansir keterangan resmi The Banker, Kamis (3/1), Indonesia dianggap memiliki daya tahan yang kuat saat menghadapi berbagai bencana di tahun lalu di bawah arahan Sri Mulyani.

Gempa bumi yang dahsyat di Lombok pada Agustus 2018 mengakibatkan jatuhnya korban meninggal dan luka hingga rusaknya infrastruktur. Jumlah kerugian dari rusaknya infrastruktur di sana mencapai Rp 5 triliun.

Menanggapi hal ini, Sri Mulyani mulai memperbarui respons negara terhadap bencana alam, melalui pembiayaan risiko bencana dan strategi asuransi gedung. Padahal di aturan sebelumnya, Indonesia hanya mengandalkan dana daruat Rp 3,1 triliun setiap tahun untuk perbaikan pascabencana alam.

"Pada tahun 2018, Indonesia menghadapi tragedi, tetapi negara mempertahankan ketahanannya di bawah bimbingan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati," tulis keterangan tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua dari kiri) dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo (kiri)memberikan pemaparan APBN 2018 di Gedung Kementrian Keuangan. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Kementerian Keuangan sendiri mengalami tragedi ketika 21 karyawan menjadi korban meninggal dalam jatuhnya pesawat Lion Air JT 610.

"Di tengah berurusan dengan tragedi manusia, negara ini masih melihat pertumbuhan yang mengesankan. Defisit anggaran untuk 2018 diperkirakan sekitar 1,86 persen, lebih rendah dari yang diperkirakan 2,19 persen dalam APBN 2018," jelasnya.

Ucapan selamat kepada Sri Mulyani juga dilontarkan Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Christine Lagarde. Dalam akun twitternya, madam Lagarde juga turut mengapresiasi Sri Mulyani. Dia bilang, Sri Mulyani memang sangat layak mendapatkan gelar tersebut.

"Selamat untuk teman saya Sri Mulyani Indrawati dari Indonesia karena dinobatkan sebagai Finance Minister of the Year oleh The Banker. Luar biasa. Sangat layak," tulis Lagarde.

Selama 2018, kinerja APBN juga mencatatkan sejumlah prestasi. Pendapatan negara mencapai Rp 1.942,3 triliun atau tumbuh 16,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Realisasi tersebut berhasil melampaui target atau sebesar 102,5 persen dari target Rp 1.894,7 triliun.

Belanja negara sepanjang 2018 mencapai Rp 2.202,2 triliun atau 99,2 persen dari target atau tumbuh 9,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kemenkeu Jakarta, Rabu (2/1). (Foto: Nurul Nur Azizah/kumparan)

Defisit anggaran sebesar 1,72 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Angka itu disebutkan jauh di bawah target defisit dalam APBN 2018 yang dipatok sebesar 2,19 persen dari PDB.

Keseimbangan primer, meskipun masih defisit, namun angkanya mengecil menjadi Rp 1,8 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencatat defisit hingga Rp 124,4 triliun.

Keseimbangan primer sendiri adalah hasil penerimaan negara dikurangi belanja, namun di luar pembayaran bunga utang. Defisit dapat diartikan negara masih perlu menambah utang untuk membiayai belanjanya karena belum mampu ditutup dari penerimaan.

Sepanjang 2018, Sri Mulyani juga meneken sejumlah aturan untuk mendorong pertumbuhan. Di antaranya pemotongan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi pelaku UMKM menjadi 0,5 persen dari omzet.

Sri Mulyani juga mengeluarkan aturan untuk membatasi impor barang konsumsi dengan cara menaikkan tarif PPh impor antara 7,5 hingga 10 persen pada 1.147 komoditas.

Pemerintah juga berencana untuk menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias PPN nol persen atas ekspor pada beberapa sektor jasa lainnya. Adapun saat ini hanya tiga sektor jasa yang ekspornya dibebaskan PPN, yakni jasa maklon, perbaikan perawatan, dan kontruksi, sementara sektor lainnya tetap 10 persen.