Pencarian populer

Sri Mulyani Nilai Kebijakan Populis Itu Baik, Asal Tak Tiru Venezuela

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tak masalah kebijakan fiskal disebut populis di tengah tahun politik ini. Menurut dia, makna kebijakan pemerintah yang populis sebenarnya positif karena kebijakan tersebut pasti ditujukan untuk kepentingan rakyat.

Sri Mulyani menuturkan, kebijakan fiskal pemerintah tak hanya populis saat ini saja. Sebelumnya kebijakan anggaran juga banyak berkaitan dengan populisme, seperti peningkatan anggaran infrastruktur, peningkatan alokasi anggaran untuk kesehatan, dan juga untuk pendidikan.

"Populis itu kan rakyat. Nah kebutuhan rakyat itu memunculkan berbagai ide untuk masyarakat agar bisa dipenuhi dan memenuhi harapan. Nah caranya itu bisa bermacam-macam," ujar Sri Mulyani di Hotel Westin, Jakarta, Kamis (28/2).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, kebijakan populis tidak perlu dipermasalahkan jika memang terbukti berkenaan dengan kepentingan rakyat. Dia mencontohkan, masifnya pembangunan infrastruktur yang juga menyasar proyek infrastruktur di desa seperti pengairan untuk bendungan, dan juga jalan desa.

Jokowi bagi Sertifikat Wakaf di Majalengka Foto: dok. Biro Pers Setpres

"Kalau Pak Jokowi sampaikan ke masyarakat misalnya ingin bangun infrastruktur, itu juga kebijakan populis, karena masayarakat juga membutuhkan irigasi, jalan dan lainnya. Dan pengusaha juga sudah tahun kan kalau infrastruktur kita ini sangat tertinggal," jelasnya.

Menurut dia, hal yang seharusnya menjadi sorotan di tahun politik ini jika kebijakan anggaran populis, namun tidak memperhatikan jangka panjang terhadap perekonomian domestik. Dia mencontohkan, ketika pemerintah Venezuela menggratiskan minyak kepada rakyatnya bahkan hingga ke negara tetangga.

"Banyak minyak kemudian diberikan secara gratis kepada rakyat dan negera tetangga, sehingga ketika harga minyak jatuh, mereka bangkrut dan APBN bangkrut," jelas dia.

Sementara di Indonesia, Sri Mulyani bilang, kebijakan anggaran tetap untuk kepentingan rakyat namun kesehatan fiskal tetap terkendali. Hal ini terlihat dari defisit APBN 2018 yang turun menjadi 1,84 persen PDB.

"Jadi tidak usah khawatir, kita populis tapi sustainable (berkelanjutan)," tambahnya.

Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan
Bagikan ide, informasi, momen dan cerita kamu melalui
kumparan
Dengan ini kamu menyetujui syarat
& layanan dari kumparan
Kamis,23/05/2019
Imsak04:26
Subuh04:36
Magrib17:47
Isya19:00
Tentang kumparan · Bantuan · Ketentuan & Kebijakan Privasi · Panduan Komunitas · Pedoman Media Siber · Iklan · Karir
2019 © PT Dynamo Media Network
Version: 1.1.22