Sri Mulyani: RI Harus Siapkan Negosiator Ulung Hadapi Perang Dagang

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati (tengah) memaparkan strategi Indonesia menarik investor di Forum G20 di Buenos Aires, Argentina. (Foto: Dok. Kemenkeu)

Pertemuan G20 tingkat pimpinan negara (leaders) dinilai telah menghasilkan banyak kemajuan. Beberapa di antaranya terkait reformasi regulasi di sektor keuangan dan perbankan yang dapat mengantisipasi risiko krisis.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kemajuan penting dalam pertemuan G20 antara lain dalam bentuk kerja sama perpajakan antar negara untuk memerangi penghindaran pajak melalui Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEOI), serta perpajakan ekonomi digital.

"Indonesia memanfaatkan kerjasama ini untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan meningkatkan basis pajak terutama pada kelompok “high wealth” yang selama ini mudah memanfaatkan tax haven dan kelonggaran regulasi antar negara," kata Sri Mulyani dalam catatan akun facebooknya yang dikutip, Senin (3/1/2).

Sudah satu dekade pertemuan G20 digelar. Dilatarbelakangi bangkrutnya Lehman Brithers dan perusahaan asuransi dunia AIG, yang memicu kepanikan dan krisis keuangan seluruh dunia.

Pada pertemuan tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani ikut menghadiri Pertemuan G20 Leader di Buenos Aires, Argentina. Dia mendampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di acara G-20 di Argentina. (Foto: Facebook/Sri Mulyani Indrawati)

Menurut Sri Mulyani, meski sudah semakin maju, masih banyak tantangan belum terjawab dan risiko besar masih melingkupi dan membayangi perekonomian dunia. Lonjakan utang di berbagai negara maju dan negara berkembang, juga kenaikan utang korporasi menimbulkan beban dan resiko ekonomi yang nyata.

"Alhamdulillah, Indonesia memiliki tingkat dan rasio utang yang rendah dan terjaga. Kita harus terus menjaga kehati-hatian dalam kebijakan fiskal dan memperdalam sektor keuangan untuk menjaga stabilitas dan menghindari gejolak global," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, kata Sri Mulyani, perang dagang yang terjadi antar negara melahirkan keinginan G20 untuk melakukan reformasi multilateral World Trade Organization.

Menurut dia, Indonesia harus menyiapkan materi dan posisi yang jelas, serta negosiator yang unggul dalam menghadapi era perang dagang bilateral dan melemahnya mekanisme solusi multilateral yang makin kompleks.

"Selain itu ancaman dan peluang digital ekonomi terhadap kesempatan dan jenis kerja di masa depan terus menjadi perhatian G20, selain implikasinya terhadap kebijakan kenetagakerjaan, jaring pengaman sosial, dan perpajakan," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) melakukan pertemuan bilateral dengan Ratu Kerajaan Belanda Ratu Maxima. (Foto: Facebook/Sri Mulyani Indrawati)

Sri Mulyani mengatakan, dunia akan semakin komplek dan globalisasi serta kemajuan teknologi akan memberikan banyak kesempatan untuk maju dan mengejar ketertinggalan.

Namun, dia melanjutkan, kondisi itu juga menyajikan kerumitan dalam mengelola perekonomian dan sosial suatu negara. Indonesia harus makin keras dan cerdas dalam membangun perekonomian kita.

Menurut Sri Mulyani, Presiden Jokowi fokus membangun kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur adalah benar yaitu untuk pemerataan dan peningkatan produktivitas dan daya kompetisi negara kita.

"Indonesia tetap perlu membangun kapasitas anak-anak bangsa dalam memahami dan menghadapi globalisasi ekonomi, perubahan teknologi dan dinamika geo-politik yang makin rumit dan menantang," ujarnya.