Sri Mulyani Tak Mau Terus Tomboki Defisit BPJS Kesehatan

Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan diproyeksi mengalami defisit Rp 28 triliun pada tahun ini. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan terus memonitor kinerja BPJS Kesehatan dalam beberapa bulan ke depan, termasuk meningkatkan koordinasi antar lembaga kesehatan.

Sri Mulyani menegaskan pihaknya tidak ingin hanya memberikan bantuan berupa dana talangan semata-mata saja. Lebih dari itu, Mantan Direktur Bank Dunia ini ingin memperbaiki sistem supaya lembaga ini bisa sustain, tidak tergantung pada suntikan APBN.

“Karena kita tidak ingin hanya melakukan pembayaran defisit tapi lebih kepada secara fundamental ada perbaikan sistem jaminan kesehatan nasional yang bisa menciptakan suatu sistem sustainable,” katanya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Senin (22/7).

BPJS Kesehatan Foto: ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi

Dia melanjutkan salah satu upaya untuk memperbaiki sistem yaitu dengan data-data audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Adapun data BPKP menjadi landasan pemerintah memperbaiki kinerja BPJS Kesehatan ke depan.

“Ya kan kita sudah dapat audit BPKP secara total yang menjadi basis kita menangani masalah BPJS Kesehatan itu,” tuturnya.

Sri Mulyani bilang, selain melihat dari pencapaian kinerja BPJS Kesehatan selama 6 bulan ke depan, pihaknya juga akan melakukan identifikasi koordinasi antara kementerian lembaga. Termasuk di dalamnya seperti tata kelola tagihan, dari sisi penerimaan dan peserta BPJS.

“Terutama dari peserta yang bukan penerima upah reguler, itu menjadi salah satu yang perlu untuk ditingkatkan, dan juga dari sisi hubungan antara BPJS dengan Kemenkes di dalam mendefinisikan berbagai policy,” paparnya.

Pada tahun lalu Kemenkeu telah mencairkan dana Rp 5,6 triliun untuk menutup defisit. Hanya saja realisasi suntikan dana pemerintah pada tahun lalu sebesar Rp 5,2 triliun.