Sri Mulyani: Tingkat Pengangguran 5,34 Persen, Terendah dalam 4 Tahun

12 September 2019 11:27 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan keterangan pers terkait APBN Kinerja dan Fakta (Kita) Agustus 2019 di Kantor Kemenkeu. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan pentingnya mengelola keuangan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, sampai kesenjangan. Sri Mulyani lalu mengungkapkan berbagai kinerja yang bisa mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia.
ADVERTISEMENT
“Tingkat pengangguran kita 5,34 persen adalah angka terendah dalam 4 tahun terakhir. Ini juga adalah tingkat pengangguran terbuka yang lebih baik dari 2017 yang sebesar 5,5 persen,” kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala Kemenkeu, Jakarta, Kamis (12/9).
Sri Mulyani juga memaparkan Indeks Pembangunan Manusia yang mencapai 71,39 persen. Angka itu, kata Sri Mulyani adalah capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, persentase penduduk miskin juga dipamerkan Sri Mulyani.
“Angka persentase penduduk miskin kita 9,66 pada akhir 2018 adalah lebih baik dibanding tahun 2017 sebesar 10,12 persen. Pertama kali Republik Indonesia mencapai angka kemiskinan single digit,” ujar Sri Mulyani.
Ilustrasi kemiskinan Foto: Reuters/Ezra Acayan
Sementara itu, rasio gini yang mencapai angka 0,382 merupakan lebih baik dari tahun 2017. Untuk itu, ia meminta semua pihak yang terlibat agar tetap menjaga kinerja dalam mengelola keuangan negara.
ADVERTISEMENT
“Artinya dari indikator ini kita mengetahui bahwa penggunaan keuangan negara paling tidak memiliki peranan dan kontribusi penting di dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, menciptakan keadilan sosial, dan pemerataan yang semakin kuat,” tutur Sri Mulyani.
Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani juga mengungkapkan Kemenkeu dan Pemda yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangannya. Ia menegaskan WTP harus tetap diikuti dengan perbaikan terus-menerus.
“WTP bukan tujuan akhir. Ini menunjukkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun dalam rangka menggunakan sumber daya keuangan negara, perencanaan harus maksimal, perlu perbaikan terus-menerus, pengendalian internal yang memadai pada masing-masing institusi,” tegas Sri Mulyani.