Sri Mulyani: Waspadai Ketimpangan Sosial di Indonesia

Sri Mulyani memberi keterangan kepada wartawan. (Foto: Anggi Dwiky Darmawan/)

Pertumbuhan ekonomi sepanjang 2016 sebesar 5,02 persen dinilai belum mampu menurunkan tingkat ketimpangan sosial di Indonesia. Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), indeks gini (gini ratio) pada September 2016 yang tercatat 0394, hanya turun tipis dari Maret 2016 sebesar 0,408.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah indeks gini harus diwaspadai karena menyangkut ketimpangan sosial di masyarakat. Meskipun, kata dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik telah mampu menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

"Artinya dengan pertumbuhan ekonomi maka terjadi kesenjangan antarkelompok atau daerah yang kaya dengan daerah yang miskin," kata Sri Mulyani di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/3).

Menurut Sri Mulyani, saat ini kelompok atau daerah di Indonesia sebenarnya sama-sama semakin meningkat, namun laju kecepatan kelompok yang kaya lebih cepat dibandingkan kelompok miskin.

"Kalau saya sebut rasio gini, bukan berarti yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin. Semua makin kaya, hanya saja kecepatan dari akumulasi kekayaan bagi yang kaya lebih cepat dari yang miskin," ujarnya.

Selain itu, Sri Mulyani menilai penyebab tidak meratanya masalah peningkatan tersebut karena kesempatan tumbuh antardaerah di Indonesia yang tidak sama. Dia mencontohkan Pulau Jawa yang bisa menyumbang 58 persen terhadap perekonomian, membuat tingkat kemiskinan dan penganggurannya relatif rendah dibandingkan daerah lain.

"Sumatera tumbuh 4,3 persen dengan kemiskinan 11,1 persen. Sulawesi tumbuh 7,4 persen termasuk daerah yang tumbuh paling tinggi, tingkat kemiskinan masih relatif tinggi namun tingkat pengangguran menurun tajam mencapai 3,8 persen," jelasnya.

Sementara itu, Kalimantan dan Papua yang sangat bergantung pada komoditas, perekonomiannya tumbuh cukup rendah. Kalimantan tumbuh 2 persen dengan kemiskinan 6,5 persen dan pengangguran 1,2 persen. Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara dengan pertumbuhan ekonomi 5,9 persen, tingkat kemiskinan 14,7 persen. Sedangkan tingkat penganggurannya relatif rendah, yaitu 3 persen.

"Dan Papua, meski lebih baik dari Kalimantan, namun tingkat kemiskinan masih sangat tinggi yakni 22 persen dengan pengangguran 5,5 persen," katanya.