Sri Sultan Tak Tolak Tol Melintasi Yogyakarta, Tapi Ada 4 Pesan

Pelantikan Sri Sultan Hamengku Buwono X Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Kepala Dinas PUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Hananto Hadi Purnomo mengatakan, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tidak menolak pembangunan tol yang melintasi DIY seperti Jogja-Bawen maupun Jogja-Solo. Namun Hananto menjelaskan, ada sejumlah pesan yang disampaikan Ngarsa Ndalem jika memang ada pembangunan tol. Setidaknya ada empat pesan.

Pesan pertama dari Sultan adalah Yogyakarta memiliki sejumlah situs arkeologis yang tidak boleh sampai tertabrak proyek tol. Jika hal itu ditemukan maka konstruksi tol yang harus mengalah, misalnya dibelokkan.

"Bahkan ada cerita di Jawa Timur, trase sudah ditetapkan kemudian kenyataannya ketika konstruksi ditemukan situs arkeologis, tol-e (tolnya) ya kalah, terpaksa harus belok. Makanya hal itu dari awal Pak Gubernur itu menyampaikan, tolong kamu perhatikan betul-betul situs-situs arkeologis," ujar Hananto saat jumpa wartawan di salah satu resto di Yogyakarta, Rabu (3/7).

Pesan selanjutnya dari Sultan yaitu agar proyek tol jangan sampai memakan lahan pertanian. Apalagi lahan pertanian berkelanjutan yang merupakan lahan pangan. Mengingat di Yogyakarta lahan-lahan pertanian mulai terbatas.

Pun begitu dengan pesan ketiga juga berkaitan dengan pesan sebelumnya. Keberadaan tol harus memberikan manfaat bagi masyarakat DIY. Menurutnya infrastruktur harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi.

"Jadi kalau tadi ditanyakan apakah masyarakat itu jadi obyek atau subyek, Pak Gubernur itu selalu memikirkan masyarakat beliau. Pertama kali yang jadi perhatian beliau, masyarakatku entuk (dapat) apa nek ada infrastruktur dibangun di situ. Sehingga ditugaskan ketika itu mau dibangun tol, kira-kira exit atau entry tol itu di sebelah mana," katanya.

Kemudian pesan keempat yaitu jangan sampai keberadaan tol lantas memisahkan komunitas masyarakat. Terlebih ketika tol dibangun maka masyarakat yang tadinya berdampingan jadi terpisah oleh jalan.

"Artinya kalau itu nabrak kampung, kampung yang tadi mestinya satu kesatuan, menjadi terbelah. Itu pesan beliau ketika bapak Dirjen Bina Marga (Kementerian PUPR) menghadap kepada beliau," katanya.

Hananto juga menjelaskan, dalam tata ruang tidak ada Tol Jogja-Bandara namun yang ada sejauh ini Jogja-Cilacap via Kulon Progo.

"Bahwa segala sesuatu terkait dengan infrastuktur, itu acuannya adalah rencana tata ruang. Yang ada itu adalah jalan Tol Jogja-Cilacap, lewatnya Kulon Progo. Jadi kalau Pak Gubernur ngomong enggak setuju Tol Jogja-Bandara, lha enggak ada acuannya kok," katanya.

"Jadi mohon itu dipahami, bukannya Pak Gubernur enggak setuju jalan tol, tapi jalan tol itu Jogja-Cilacap lewatnya Kulon Progo, dan itu masih belum. Karena ketika mau menetapkan itu menjadi terlaksana, harus masuk di dalam PSN (Proyek Strategis Nasional) dulu. Dan Tol Jogja-Cilacap itu belum masuk di dalam PSN. Yang sudah masuk itu Jogja-Bawen, sama satu lagi kalau enggak salah Jogja-Solo," ujarnya.