Tekan Penggunaan Kertas, Kemenkeu Digitalisasi Dokumen PNS

Menteri Keuangan Sri Mulyani Foto: Garin Gustavian/kumparan

Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama terkait efisiensi pendataan PNS di Kementerian Keuangan, dengan peningkatan pelayanan kepegawaian berbasis teknologi yang memiliki pengakuan legalitas administrasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kerja sama antara Kemenkeu dan BKN dilakukan dalam rangka digitalisasi dokumen kepegawaian untuk menekan penggunaan kertas.

"Dalam manajemen ASN yang berbasis digital, terdapat potensi penghematan biaya ribuan lembar kertas untuk pengurusan SK kenaikan pangkat, pensiun, penyesuaian karena tugas belajar, dan lain-lain," kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8).

Selain itu juga dapat dihemat pula biaya pencetakan, ruang penyimpanan berkas, hingga waktu yang harus diluangkan para pimpinan untuk menandatanganinya secara basah.

Berdasarkan catatan Kemenkeu, ada 80.072 dokumen, 4.000 Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil, 6.000 usulan pengangkatan, 400 SK untuk pensiun yang masih menggunakan kertas.

Dengan kerja sama ini, dokumen kepegawaian nantinya bisa ditandatangani secara digital, meliputi SK PNS, Kenaikan Pangkat, Surat Tugas Izin Belajar, SK Pensiun, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pengangkatan hingga pemberhentian.

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto mengatakan, dalam penyusunan nota kesepahaman tersebut, tim teknis telah berkoordinasi intensif dengan tim teknis BKN sejak semester pertama.

"Kami mengusulkan adanya kesepahaman Kemenkeu dengan BKN sebagai landasan kerja sama kedua pihak guna mendorong akselerasi efisiensi proses bisnis ini," katanya.

Sejumlah peserta mengikuti Seleksi Kompetensi (SKD) menggunakan sistem Computer Assited Tes (CAT) CPNS secara serantak. Foto: ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Tim teknis juga telah melibatkan dirjen Perbendaharaan, mengingat salah satu tujuan mengakselerasi dan meningkatkan pelayanan kepegawaian secara nasional, yaitu sinkronisasi data gaji PNS pusat yang dikelola Dirjen Perbendaharaan.

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, dengan kerja sama ini, penghematan penggunaan kerta untuk penerbitan surat bagi ASN bisa dilakukan. Tapi dia belum tahu berapa biaya yang bisa ditekan.

Di sisi lain, untuk mengubah proses bisnis penerbitan surat-surat untuk ASN, BKN meminta lembaganya bisa mendapatkan bantuan komputer dan servernya untuk mengelola itu semua, terutama untuk mengurus pendaftaran CPNS.

"Dari sisi teknologi masih sangat tertinggal sehingga jika ada teknologi dari Kemenkeu baik hardware dan bandwith ini ketika pendaftaran CPNS bandwith besar tahun lalu 4.5 juta orang bersamaan, sistem sempat collapse," ujarnya.