Terselip Kepentingan PLN di Balik Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan

Groundbreaking listrik di Desa Mandong, Tayan Hulu, Sanggau, Kalimantan Barat. Foto: Nicha Musiimawati/kumparan

Menindaklanjuti gagasan pemindahan ibu kota, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 8 Mei 2019 telah melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur. Di dua provinsi tersebut, Jokowi mengunjungi lokasi calon ibu kota baru Indonesia, pengganti Jakarta.

Di Kalimantan Timur, Jokowi meninjau Bukit Soeharto yang berlokasi di antara Balikpapan dan Samarinda. Jokowi juga menyambangi kawasan 'segitiga' di Kalimantan Tengah, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Katingan, dan Kabupaten Gunung Mas.

Dari kunjungan tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu tampaknya menunjukkan indikasi jatuh hati ke Kabupaten Gunung Mas, karena dinilai paling ideal dari sisi ketersediaan lahan.

Gunung Mas dinilai paling siap karena mampu menyediakan lahan hingga 300.000 hektare (ha). Wilayah Kalimantan Tengah juga dipandang paling bebas dari ancaman bencana.

Di balik wacana pemindahan ibu kota ke Kalimantan ini, terselip pula kepentingan PT PLN (Persero). Jika sampai 5 tahun lalu listrik di kota-kota besar di Kalimantan masih byar pet alias kena pemadaman bergilir, sekarang kondisinya terbalik. Kalimantan suprlus listrik.

Kelistrikan di Kalimantan terdiri dari 2 sistem jaringan, yaitu Sistem Khatulistiwa dan Sistem Kalimantan (interkoneksi antara sub sistem Barito di Kalimantan Selatan dan Tengah, dan sub sistem Mahakam di Kalimantan Timur).

Secara total, Kalimantan memiliki cadangan daya sebesar 331 Megawatt (MW). Daya mampu mencapai 1.778 MW dengan beban puncak 1.446 MW. Surplus tersebut masih akan terus bertambah, di tahun ini saja bakal ada tambahan 400 MW.

Maka menurut PLN, tak perlu khawatir kekurangan listrik jika ibu kota dipindah ke Kalimantan. BUMN kelistrikan ini diuntungkan juga kalau ibu kota pindah. Sebab, surplus listrik di Kalimantan jadi terserap.

"Kondisi hari ini (kelistrikan Kalimantan) surplus 30 persen. Tahun ini masuk 2 IPP (Independent Power Producer/produsen listrik swasta) yaitu TPI (Tanjung Power Indonesia) dan SKS. Masing-masing (kapasitas pembangkit IPP) 2 x 100 MW. Jadi enggak usah khawatir kekurangan listrik di Kalimantan," kata Direktur Bisnis Regional Kalimantan PLN, Machnizon Masri, dalam diskusi dengan media di Jakarta, Senin (15/7).

Dengan tambahan 400 MW pada tahun ini, cadangan daya listrik yang tak terpakai bakal mencapai lebih dari 700 MW. Lalu pada 2020, ada tambahan lagi sebanyak 400 MW dari 2 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Cadangan daya bakal jauh di atas 30 persen.

Bahkan berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) terbaru, total tambahan pembangkit listrik di Kalimantan mencapai 4.324,8 MW hingga 2028.

"Tahun depan (2020) masuk lagi 200 MW dari IPP Bontang Lestari. Dua tahun ke depan ada tambahan 800 MW. Kalau sampe 2028, kita bangun 4.000 MW lagi," papar Machnizon.

Melimpahnya pasokan membuat PLN harus memutar otak untuk menjual listrik. Pemindahan ibu kota jadi salah satu solusi paling jitu. Kalaupun ibu kota baru membutuhkan listrik setara dengan beban puncak Jakarta saat ini, yakni sekitar 5.000 MW, PLN masih mampu memenuhinya.

Pertumbuhan konsumsi listrik di Kalimantan sebenarnya cukup tinggi. Pada 2018 misalnya, penjualan PLN di pulau ini naik sampai 9,87 persen. Lalu pada kuartal I 2019, pertumbuhan penjualan listrik di regional Kalimantan menyentuh 10,09 persen. Pertumbuhan ini terutama karena bergeliatnya pertambangan batu bara.

Pekerja memasang jaringan kabel ke tower milik PT PLN Persero yang akan dialiri listrik dari PLTU IPP 3 Kendari. Foto: ANTARA FOTO/Jojon

Namun meski konsumsi tumbuh 10 persen per tahun, surplus listrik PLN di Kalimantan bakal tetap terlalu melimpah jika tak ada upaya khusus. Hampir seluruh tambahan pasokan berasal dari produsen listrik swasta. Bila tak terserap, PLN terancam kena denda Take or Pay.

Sejauh ini, upaya yang sudah dilakukan PLN adalah menggencarkan penjualan listrik ke industri pertambangan di Kalimantan. Pabrik-pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) juga dibidik.

PLN telah menyepakati Nota Kesepahaman (MoU) untuk menjual listrik ke sejumlah smelter. Hal ini terus dilakukan supaya perusahaan tak merugi.

"Ada MoU penjualan 500 MW ke smelter-smelter nikel dan bijih besi. Ada ke Sebuku, ada ke Indo Tambang Raya Megah. Ada juga smelter milik PT Antam di Mempawah sedang kita kejar," ucapnya.