Usai Remajakan Kebun Sawit, Jokowi Ingin Sertifikasi Lahan Dituntaskan

Pemerintah kembali mencanangkan program peremajaan kebun sawit rakyat. Setelah program serupa digulirkan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Oktober 2017 lalu, kali ini di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Selain menyoroti rendahnya produktivitas tanaman sawit rakyat, Presiden Joko Widodo yang mencanangkan program tersebut di Kabupaten Rokan Hilir, juga menyinggung minimnya sertifikat tanah yang dimiliki para petani sawit. Presiden pun menjanjikan penuntasan sertifikasi lahan kebun sawit rakyat.
"Setelah bibit ditanam kita harapkan juga sertifikat ini bisa diselesaikan, banyak yang belum pegang sertifikat. Sudah nanem berpuluh-puluh tahun, ini yang kita mau selesaikan," ujar Presiden RI Jokowi di sela kunjungannya ke acara peremajaan kelapa sawit di Rokan Hilir, Riau, Rabu (9/5).
Dorongan tersebut dialamatkan Jokowi pada perangkat daerah semisal Camat, Lurah dan pejabat BPN daerah setempat. Ia meminta kepada pihak tersebut tak hanya membantu pemerintah memenuhi target yang semestinya, namun juga dapat melampaui target yang telah ditetapkan tahun ini.

"Tahun kemarin kita targetkan 5 juta sertifikat harus keluar, tahun ini 7 juta sertifikat di seluruh tanah air harus keluar. Ini kesempatan, tolong ini diurus betul yang namanya sertifikat," imbuh Jokowi.
Jika sertifikat tersebut nantinya telah diberikan kepada para petani sawit, Jokowi menyebut hal itu akan menjadi jaminan hukum tersendiri bagi mereka terkait hak kepemilikan yang sah yang telah mereka miliki.
"Kalau sudah memiliki sertifikat adalah bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki enggak akan rame nanti menjadi sengketa dengan tetangganya, sengketa dengan perusahaan swasta. Enggak bisa kalau kita sudah megang ini (sertifikat)," ucap Jokowi.
