Utang Luar Negeri RI Bengkak Jadi Rp 5.584 T per April 2019

com-Ilustrasi Utang Foto: Shutterstock

Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia, yang terdiri dari utang pemerintah dan bank sentral serta swasta, hingga akhir April 2019 mencapai USD 389,3 miliar atau sekitar Rp 5.584,5 triliun (kurs Rp 14.345 per dolar AS).

ULN tersebut meningkat 8,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar USD 358,2 miliar. Selain itu juga meningkat 0,3 persen atau USD 1,5 miliar jika dibandingkan dengan akhir Maret 2019 yang sebesar USD 387,8 miliar.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko mengatakan, pertumbuhan ULN tersebut disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN dan pengaruh penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

"Sehingga utang dalam rupiah tercatat lebih tinggi dalam denominasi dolar AS," ujar Onny dalam keterangan resmi, Senin (17/6).

Peningkatan pertumbuhan ULN hingga akhir April tersebut utamanya bersumber dari ULN sektor swasta. Sementara ULN pemerintah mengalami perlambatan dari bulan sebelumnya.

Adapun posisi ULN swasta hingga akhir April 2019 sebesar USD 199,6 miliar, tumbuh 14,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. ULN swasta juga tumbuh 1,1 persen dari bulan sebelumnya.

Sementara ULN pemerintah hingga akhir April 2019 sebesar USD 186,7 miliar atau tumbuh 3,4 persen. Namun ULN pemerintah ini melambat 0,4 persen jika dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar USD 187,6 miliar.

Melambatnya ULN pemerintah dipengaruhi oleh pembayaran pinjaman senilai USD 0,6 miliar dan penurunan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) milik nonresiden senilai USD 0,4 miliar. Hal ini akibat ketidakpastian di pasar keuangan global yang bersumber dari ketegangan perdagangan.

Pengelolaan ULN pemerintah diprioritaskan untuk membiayai pembangunan, dengan porsi terbesar pada beberapa sektor produktif yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, yaitu sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (18,8 persen dari total ULN pemerintah), sektor konstruksi (16,3 persen), sektor jasa pendidikan (15,8 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (14,4 persen).

Ilustrasi Dolar-Rupiah Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan

Sedangkan ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian dengan total pangsa 75,2 persen terhadap total ULN swasta.

Meski demikian, BI menyebut struktur ULN Indonesia saat ini masih tetap sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada akhir April 2019 sebesar 36,5 persen, relatif stabil dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya.

Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,2 persen dari total ULN.

"Dengan perkembangan tersebut, meskipun ULN Indonesia mengalami peningkatan, namun masih terkendali dengan struktur yang tetap sehat. Bank Indonesia dan Pemerintah terus berkoordinasi untuk memantau perkembangan ULN dan mengoptimalkan perannya dalam mendukung pembiayaan pembangunan, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian," tambahnya.