Utang Pemerintah RI hingga Februari 2018 Tembus Rp 4.035 Triliun

Penukaran Uang Dolar dan Rupiah (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah hingga akhir Februari 2018 mencapai Rp 4.035 triliun. Utang tersebut naik 13,46% dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 3.556 triliun.

Utang pemerintah masih didominasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp 3.257,26 triliun atau 80,73% dari total utang pemerintah. Penerbitan SBN tersebut mayoritas atau sekitar Rp 2.359,47 triliun diterbitkan dalam denominasi rupiah.

Selain penerbitan SBN, utang tersebut juga berasal dari pinjaman luar negeri pemerintah yang mencapai Rp 771,76 triliun atau 19,13% dari total utang tersebut.

"Jumlah utang pemerintah tersebut masih terjaga pada level yang aman dan lebih rendah dari batas yang ditetapkan dalam UU Keuangan Negara Nomor 17 tahun 2003, bahwa total utang pemerintah terhadap PDB paling besar 60%," demikian dalam keterangan resmi Kementerian Keuangan, Kamis (15/3).

Pemerintah mengklaim jika dibandingkan negara yang setara, utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 29,24% masih terbilang kecil. Vietnam tercatat sebesar 63,4%, Thailand 41,8%, Brazil 81,2%, Nikaragua 35,1%, dan Irlandia 72,8%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya memastikan bahwa kondisi keuangan negara tetap aman. Dia juga menilai, tambahan utang tahun ini yang ditujukan menambal defisit sebesar 2,19% dari PDB masih lebih kecil.

Selain itu, dia juga memastikan bahwa kemampuan membayar utang negara tidak akan memberatkan generasi yang mendatang. Sebab, risiko pembiayaan yang tercermin dalam imbal hasil SBN semakin turun setiaptahunnya.

Adapun realisasi APBN hingga akhir Februari 2018 tercatat pembayaran bunga utang mencapai Rp 34,43 triliun atau mencapai 11,92% terhadap total realisasi APBN.