Waspadai Motif Politik di Balik Perombakan Direksi BUMN

Mantan Direktur Utama BRI Suprajarto memberikan keterangan pers tentang penunjukan dirinya menjadi Dirut BTN melalui RUPSLB di Jakarta, Kamis (29/8). Foto: ANTARA FOTO/Humas BRI

Jelang pergantian masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Menteri BUMN Rini Soemarno meminta kepada sejumlah perusahaan pelat merah agar menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Yang teranyar, RUPSLB PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) pada Kamis (29/8), yang memutuskan memberhentikan Direktur Utama sebelumnya, Maryono, dan digantikan Direktur Utama BRI, Suprajarto. Namun Suprajarto menolak hasil RUPSLB itu.

Anggota DPR dari fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, menilai RUPSLB yang digelar Rini Soemarno sebelum masa jabatannya sebagai Menteri BUMN berakhir patut dicurigai bermuatan politis, bukan disebabkan faktor kinerja pejabat yang diganti.

“Menurut saya apa yang terjadi di lingkungan BUMN, terutama perubahan-perubahan direktur dengan waktu pelantikan menteri baru itu tidak lebih dari 2 bulan atau 1 bulan lebih sedikit, itu patut dicurigai, dan patut diwaspadai ada motif-motif tertentu dari menteri,” ujar Abdul, Jumat (30/8).

Adapun untuk kasus pemindahan Suprajarto dari BRI ke BTN memang patut dipertanyakan. Suprajarto diangkat menjadi Direktur Utama BRI pada Maret 2017 dan kinerjanya selama 2 tahun ini memang kinclong.

Hal itu tercermin dari total aset BRI pada semester I 2017 hanya Rp 1.027 triliun, kini naik Rp 1.288 triliun. Pun pada semester I 2019 BRI juga mengantongi laba bersih sebesar Rp 16,1 triliun, naik dibandingkan semester I 2018 yang hanya Rp 13,4 triliun.

“Jadi bisa saja pergantian ini motifnya sangat politik, bukan pada motif kinerja atau profesionalisme,” jelasnya.

Direktur utama Bank BTN, Suprajarto. Foto: Wendiyanto Saputro/kumparan

Abdul juga heran, karena sebelumnya Presiden Jokowi telah memerintahkan tak boleh ada kebijakan strategis yang dibuat menteri, termasuk perombakan direksi BUMN, hingga pelantikan periode kedua Jokowi dilaksanakan. Namun perintah dari Presiden Jokowi tak digubris Rini Soemarno.

"Karena kita harus ingat ketika Pak Presiden beberapa bulan yang lalu, beberapa kali bahwa tolong para menteri-menteri tidak mengambil kebijakan yang strategis sampai ada pelantikan menteri baru. Dan pergantian dirut, menurut pendapat saya adalah kebijakan termasuk kebijakan strategis," imbuhnya.

Dia pun meminta Jokowi tak mengizinkan Rini merombak direksi BUMN pada masa peralihan seperti ini, terlebih BUMN perbankan yang sudah melantai di bursa saham. Sebab, kebijakan itu dinilai akan membuat harga saham BUMN anjlok.

"Jadi Presiden perlu mengambil langkah agar tidak terjadi perombakan dan perubahan pimpinan-pimpinan strategis lembaga pada saat sekarang ini, karena tentu akan sangat riskan, apalagi bank ya. Bank itu rata-rata sudah IPO, jadi saham sangat tergantung pada suasana dan keadaan. Jadi perlu ada upaya-upaya mencegah menteri atau kepala badan untuk melakukan rotasi secara besar-besaran menjelang pelantikan," katanya.